Ilmu Negara

Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut.
Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah mendapat pengakuan dari negara lain.

Negara adalah pengorganisasian masyarakat yang mempunyai rakyat dalam suatu wilayah tersebut, dengan sejumlah orang yang menerima keberadaan organisasi ini. Syarat lain keberadaan negara adalah adanya suatu wilayah tertentu tempat negara itu berada. Hal lain adalah apa yang disebut sebagai kedaulatan, yakni bahwa negara diakui oleh warganya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas diri mereka pada wilayah tempat negara itu berada.

Keberadaan negara

Keberadaan negara, seperti organisasi secara umum, adalah untuk memudahkan anggotanya (rakyat) mencapai tujuan bersama atau cita-citanya. Keinginan bersama ini dirumuskan dalam suatu dokumen yang disebut sebagai Konstitusi, termasuk didalamnya nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh rakyat sebagai anggota negara. Sebagai dokumen yang mencantumkan cita-cita bersama, maksud didirikannya negara Konstitusi merupakan dokumen hukum tertinggi pada suatu negara. Karenanya dia juga mengatur bagaimana negara dikelola. Konstitusi di Indonesia disebut sebagai Undang-Undang Dasar.

Dalam bentuk modern negara terkait erat dengan keinginan rakyat untuk mencapai kesejahteraan bersama dengan cara-cara yang demokratis. Bentuk paling kongkrit pertemuan negara dengan rakyat adalah pelayanan publik, yakni pelayanan yang diberikan negara pada rakyat. Terutama sesungguhnya adalah bagaimana negara memberi pelayanan kepada rakyat secara keseluruhan, fungsi pelayanan paling dasar adalah pemberian rasa aman. Negara menjalankan fungsi pelayanan keamanan bagi seluruh rakyat bila semua rakyat merasa bahwa tidak ada ancaman dalam kehidupannya. Dalam perkembangannya banyak negara memiliki kerajang layanan yang berbeda bagi warganya.

Berbagai keputusan harus dilakukan untuk mengikat seluruh warga negara, atau hukum, baik yang merupakan penjabaran atas hal-hal yang tidak jelas dalam Konstitusi maupun untuk menyesuaikan terhadap perkembangan zaman atau keinginan masyarakat, semua kebijakan ini tercantum dalam suatu Undang-Undang. Pengambilan keputusan dalam proses pembentukan Undang-Undang haruslah dilakukan secara demokratis, yakni menghormati hak tiap orang untuk terlibat dalam pembuatan keputusan yang akan mengikat mereka itu. Seperti juga dalam organisasi biasa, akan ada orang yang mengurusi kepentingan rakyat banyak. Dalam suatu negara modern, orang-orang yang mengurusi kehidupan rakyat banyak ini dipilih secara demokratis pula.

Pengertian Negara menurut para ahli

Prof. Farid S.
Negara adalah Suatu wilayah merdeka yang mendapat pengakuan negara lain serta memiliki kedaulatan.

Georg Jellinek
Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Negara merupakan organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal

Roelof Krannenburg
Negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsanya sendiri.

Roger H. Soltau
Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat.

Prof. R. Djokosoetono
Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.

Prof. Mr. Soenarko
Negara ialah organisasi manyarakat yang mempunyai daerah tertentu, dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai sebuah kedaulatan.

Aristoteles
Negara adalah perpaduan beberapa keluarga mencakupi beberapa desa, hingga pada akhirnya dapat berdiri sendiri sepenuhnya, dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama.

Asal Mula Terjadinya Negara Berdasarkan fakta sejarah

Pendudukan (Occupatie)
Hal ini terjadi ketika suatu wilayah yang tidak bertuan dan belum dikuasai, kemudian diduduki dan dikuasai.Misalnya,Liberia yang diduduki budak-budak Negro yang dimerdekakan tahun 1847.

Peleburan (Fusi)
Hal ini terjadi ketika negara-negara kecil yang mendiami suatu wilayah mengadakan perjanjian untuk saling melebur atau bersatu menjadi Negara yang baru.Misalnya terbentuknyaFederasi Jerman tahun 1871.

Penyerahan (Cessie)
Hal ini terjadi Ketika suatu Wilayah diserahkan kepada negara lain berdasarkan suatu perjanjian tertentu.Misalnya,Wilayah Sleeswijk pada Perang Dunia I diserahkan oleh Austriakepada Prusia,(Jerman).

Penaikan (Accesie)
Hal ini terjadi ketika suatu wilayah terbentuk akibat penaikan Lumpur Sungai atau dari dasar Laut (Delta).Kemudian di wilayah tersebut dihuni oleh sekelompok orang sehingga terbentuklah Negara. Misalnya wilayah negara Mesir yang terbentuk dari Delta Sungai Nil.

Pengumuman (Proklamasi)
Hal ini terjadi karena suatu daerah yang pernah menjadi daerah jajahan ditinggalkan begitu saja. Sehingga penduduk daerah tersebut bisa mengumumkan kemerdekaannya. Contahnya,Indonesia yang pernah di tinggalkan Jepang karena pada saat itu jepang dibom oleh Amerika di daerah Hiroshima dan Nagasaki.

Ilmu Administrasi

Pemikiran yang dikembangkan oleh para ahli teori klasik yang dianggap sebagai
perintis dan menjadi fondasi untuk ilmu administrasi modern:
Charles Babbage, Henry R.Tone, Fredrick Winslow Taylor, Gilbreths, Henry
L.Grant, Harrington Emerson, Henry Fayol, James D. Money,Lyndal F.Urwick,
Chester I. Barnard

Para ahli Adm modern yang dikembangkan dari pendekatan-pendekatan
psikologis terutama dipelopori oleh Elton Mayo, hugo Munsterberg yang dikenal
dengan hubungan manusia, dan juga aliran-aliran perilaku, teori proses,
pendekatan kuantitatif, pendekatan sistem dan pendekatan kontingensi

Para ahli teori klasik terutama menekankan pada pemikiran F.W Taylor dan Henry
Fayol dan Max Webber dengan kontribusi dari para ahli teori klasik lainnya
Kemudian membahas pendikatan hubungan manusia, pendekatan prilaku,
pendekatan proses, pendekatan kuantatif, pendekatan sistem dan pendekatan
kontingensi yang merupakan acuan pendekatan studi dalam administrasi modern.
Teori selalu berkembang dan tidakmengenal akhir. Apalagi tidak satu teoripun
yang bisa gambarkan secara lengkap tentang kenyataan kerja sama keorganisasian
yang kita alami
Oleh sebab itu teori klasik bukan berarti sudah kadaluarsa dan teori modern dan
kontemporer adalah up to date, tetapi kedua-duanya saling melengkapi atas
kelemahan masing-masing.

Meskipun demikian baru pada akhir abad 19 awal abad 20 pengalaman tersebut
ditelaah dan dianalisis secara ilmiah yang dikumpulkan dalam satu disiplin ilmu
yaitu Ilmu Administrasi Melalui analisis sejarah dapat dilacak dan diketahui bahwa kira-kira tahun 1300 SM bangsa mesir telah mengenal Administrasi, Max webber “Mesir sebagai satu-satunya Negara paling Tua yang memiliki Administrasi Birokratik”.Demikian juga tiongkok kuno, dapat diketahui tentang konstitusi Chow yang dipengaruhi oleh ajaran Confucius dalam “administrasi Pemerintahan”. Yunani (430 SM) dengan susunan kepengurusan Negara yang demokratis, Romawi dengan “de ofiis” dan “de Legibus”nya Marcus TulliusCicero dan abad 17 di perusia, Austria, Jerman, dan Prancis dengan Kameralis yang mengembangkan Administrasi Negara, Misalnya : Sistem Pembukuan dalam hal administrasi keuangan Negara, Markantilis (sentralisasi Ekonomi dan politik) dan Kaum Fisiokrat yang berpengaruh selama kurun waktu1550 – 1700 san

Fakta administrasi seperti dikemukakan diatas hingga 1886 dikenal sebagai praktek dan teknik kerjasama sebagai seni administrasi yang belum ditelaah secara ilmiah. Adapun puncak analisis ilmiah mengenai fenomena administrasi berdasarkan fakta sejarah dimulai pada akhir abad 19 dengan munculnya gerakan manajemen ilmiyah yang dipelopori F.W Taylor (1856 -1925) dan gerakangeneral and industrial administration yang dipelopori H. Fayol (1841-1925)sekaligus beri identitas ilmu bagi adminstrasi yang kemudian desempurnakan dengan munculnya berbagai teori dan pendekatan studi administrasi.

Perkembangan Asministrasi sebagai seni dapat dibagi dalam dua fase yaitu:
a.Fase Prasejarah (dapat dilihat dari beberapa peradaban)

Mesopotamia
Mesopotamia telah menjalankan sebagian prinsip-prinsip administrasi dan manajemen terutama
bidang pemerintahan,perdagangan,komunikasi,Pengangkutan (pengangkutan sungai) dan telah digunakannyalogam sebagai alat tukar menukar , alat ukur dan hitung yang sudahbarang tentu memperlancar perdagangan.

Babilonia
Telah diterapkan administrasi dibidang pemerintahan, perdagangan,komunikasi,Pengangkutan. Sistem adm dibidang teknologi juga telahberhasil dengan adanya taman tergantung.
Dalam Code Of Hammurabi dikembangkan manajerial guide line were setforth, pentingnya effective leader style, dalam didirikan menara babelsetinggi 650 Feet tampak Magnificient structures were erected, productionand inventory control was employed.

Mesir
Sistem desentralisasidan penggunaan staf penasehat pada 2000 tahunSM, peninggalan sejarah berupa Paramida yang diperkirakan 100.000orang selama 20 tahun, pekerjaan ini butuh sistemadministrasi yanghandal

Cina
Kira-kira pada tahun 1100 SM cina telah menyadariperlunya perencanaan,pengorganisasian,kepemimpinan dan pengawasan. Melaluiconfucion dengan adm kepegawaian tiongkok kuno dan Chow yang juga menjabat sebagai perdana mentri berhasil menciptakan apa yang disebut UUD Chow.

Romawi
Dipelopori oleh Cicerodalam buku “de officiis” dan “de Legibus” (theLaw) dijelaskan tentang pemerintahan romawi yang berhasil memerintah dan kuasai daerah yang luas dengan bagi-bagi tugas pemerintahan dalam departemen-departemen yang disebut “Mangitrates” yang dipimpin olehmagistrator. Disamping itu ada adm perhubungan, adm perpajakan. Olehdeocletian, struktur empire diorganisasi dan dibagi dalam 100 Provinsi.

Organisasi militer juga menyumbang perkembangan studi adm,penggunaan staf, keseragaman cara dalam pelaksanaan tugas tugas,penerapan disiplin, bahkan pernah digunakan oleh Alexander agung,Hannibal (182 SM), Caesar dan Napoleon

b.Fase Sejarah Hingga Revolusi Industri

Gereja katolik
Mempunyai sumbangan besar terhadap pemikiran adm melalui praktek adm terutama dalam organisasi 1000 tahun yang lalu, memberi kontribusidalam hal Hirarki otoritas, spesialisasi aktivitas sepanjang garis fungsionaldan konsep staf.

Nicolo Machiaveli
Merupakan orang yang memberi kontribusi secara individual terhadap pengembangan pemikiran administrasi dan management, lahir pada tahun14 69 ia membuat analisis sistematis tentang Prince’s (manajer) job dandari itu dikembangkan prinsip-prinsip prektis yang digunakan sekarang iniseperti telah ada 500 tahun lalu. Dalam the prince dan the Discoources,Machiaveli 4 prinsip-prinsip kepemimpinan yaitu
1.Pentingnya Relying upon mass consent. Otoritas prince admpemimpin datang dari adm yang diberikan oleh bawahan. Takseorangpun menjadi pimpinan tanpa disetujui pengikut.
2.Pemimpin harus Stive for cohesiveness dalam organisasi.
3.Prince harus mempunyai satu kemauan untuk survive
4.Prince harus mejadi pimpinan yang perhatikan wishdom, kindness dan justice, sifat yang diuji pada setiap waktu

Revolusi Industri
Inovasi teknologi dari revolusi industri memberi impak dinamik terhadap pemikiran-pemikiran adm dan manajemen. Terjadi di inggris antara tahun1700-1785, revolusi industri di inggris mengubah manusia di segalabidang termasuk di bidang adm dan manajemen sebagai sebagai teknik dan praktek kerjasama manusia.

Pada abad 18 dan 19 terjadi revolusi teknologidi inggris. Tenaga manusia digantikan oleh mesin dan mesin-mesin uap menghasilkan tenaga yang lebih murah dan lebih efisien.
Pada fase revolusi industri, Richard Arkwright memberi kontribusi dalam penggunaan efficient managerial principles yang berhubungan dengan produksi yang kontinu, koordinasi mesin-mesin, material, orang-orang , capital, factory disiplin dan tanda- tanda pembagian kerja.Adam
Smith juga memberi kontribusi tentang pembagian kerja, dimana
ditunjukkan bahwa spesialisasi dapat meningkatkan efisiensi,Perkembangan pemikiran dalam periode waktu hingga 1886 lebih merupakan adm dan manajemen sebagai praktek pengaturan kerjasamauntuk mencapai tujuan, administrasi lebih dikenal sebagai “seni”

Puncak perkembangan organisasi dan manajemen pada fase sejarah adalah permulaan abad 18 melalui karya charles babbage (1792-1871) seorang ahli matemartika di universitas Cambridge inggris. Dalam bukunya “theeconomy of manufacture” menekankan pentingnya efisiensi dalam usaha pencapaian tujuan dan pentingnya pembagian kerja, pada awalnya buku itu tidak mendapat perhatian tetapi setelah lahirnya gerakan manajemen ilmiyah di AS yang dipelopori F.W Taylor (1886) buku tersebut mulai diperhatikan dan diselidiki. Lahirnya manajemen ilmiah merupakan fase modern dalam perkembagan administrasi dan merupakan titik awal perkembangan administrasi sebagai ilmu pengetahuan, Pada fase modern pengembangan administrasi dan manajemen mulai menggunakan metode-metode sehingga fase ini meupakan fase perubahan administrasi dan manajemen sebagai prektek dan teknik kerjasama sebagai seni menjadi sebagai ilmu Pelopor pemikiran administrasi dan manajemen sebagai ilmu dengan menggunakan metode-metode ilmiyah adalah F.W Taylor dalam karyanya“shop Management” (1911) dan H.Fayol dalam karyanya “Administration Indutrialle et Generale” Manajemen Umum dan Industri.

DEFENISI ADMINISTRASI MENURUT PARA AHLI

1.Leonard D white (1955: P.1) merumuskan sebaagai "administration is a processcomman to all group effort public or provaate, civil or millitaaary, large scaale orsmaall scall" (administrasi adalah suatu proses yang biasanya terdapat pada semuausaha kelompok baik usaha pemerintah, ataupun swasta, sipil atau militer baiksecara besar-besaran ataupun kecil-kecilaan)

2.H.A.Simon (1961:P.3) "administration can be defined aas the aactivitiesa if groupcooperating to accomplish common goals" (administrasi dapat didefenisikansebagai kegiatan kelompok orang-orang yaang melakukan kerjasama untukmencapai tujuan bersama)

3.Dwoght Waldo (1971:P.20) "administrasi adalah suaatu bentuk daya upaya
manusia yang kooperatif yang mempunyai tingkat rasionalaiteit yaang tinggi":

4.The Lianag Gie (1965:P.5) "administrasi adalah segenap prosespenyelenggaraaaan dalam segenap usaha kerjasama sekelompok manusia untukmencapai tujuan tertentu". defenisi ini mendapat perubahan (1972 :P.a37) yatiupeoses penyelenggaraan diganti dengan rangkaian penaataaan. kemudian lebihdisempurnakan (1977:13) yaitu administraasi adalah segenap rangkaian kegiatanterhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalamkerjasama mencapaai tujuan tertentu.

5.S.p siagiaan (1985:P.3) " adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orangmanusia atau lebih yang didasarkan pada rasionalitas tertentu untuk mencapaitujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

6. Parajudi Atmosudirjo (11975 : P) administrasi adalah pengendalian danpenggerakk dari suatu organisasi sedemikiaan rupa sehingga organisasi itumenjadi hidup dan bergerak menuju ketercapainya segala sesuatu yang telahditetapkan oleh administrator yakni kepala organisasi.

7.Sedangkan ilmu administrasi didefinisikan oleh Guilick sebagai berikut: ”The
science of administration in thus the system of knowledge whereby men mayunderstand relationship, predict result, and influence outcomes in any situationwhere men are organized at work together for a common purpose”.

Albert Lepawsky menunjukkan 6 peranan administrasi dalam kehidupan dan
perkembangan masyarakat:
1.The Universal Importance of Administration
Bahwa administrasi sebagai studi ilmiah yang serius diperlihatkan daridisintegrasi bagi kurangnya abilitas adminstrasi dan efisiensi manajementerutama pada periode Perang dunia II

Fayol katakan, melalui pengetahuan administrasi kita mengerti peranan orang,komando, koordinasi dan control yang jadi dasar untuk tenaga kerja (workman)
Dengan demikian tiap orang membutuhkan Adm sehingga adm adalah suatu
subyek dari kepentingan universal.

2.The stabilizing role of administration in society
Paul pigors menyatakan bahwa fungsi primer administrasi adalah untuk stabilisasi institusi-institusi social.

3.The role administration in social change
Brook adam mengatakan bahwa fungsi pokok administrasi adalah jaminan
stabilitas social dengan sediakan fasilitas bagi perubahan social.

4.The treat of a managerial revolution
James burnham : kualitas esensial dari the emerging society adalah karaktermanajemennya, bahwa dalam kenyataan manajer-manajer mempersiapkanuntuk taken over masyarakan modern.

5.The prospect of a managerial evolution
Charles merriem: bahwa lambat laun akan diberikan atribut posisi manajer
dari suatu masyarakat demokratik.

Ia menyebut organisasi pemerintahan tidak lain merupakan organisasi
manajerial.

6.Adminstration as the key to modern society
Charles A. Besrd : Masyarakat modern adalah masayarakat besar. Setiapusaha masyarakat modern akan mendapatkan ketenangan dibawahadminstrasi.

Ilmu Administrasi

Pengertian Administrasi

Administrasi adalah sebuah istilah yang bersifat generik, yang mencakup semua bidang kehidupan. Karena itu, banyak sekali definisi mengenai administrasi. Sekalipun demikian, ada tiga unsur pokok dari administrasi. Tiga unsur ini pula yang merupakan pembeda apakah sesuatu kegiatan merupakan kegiatan administrasi atau tidak. Dari definisi administrasi yang ada, kita dapat mengelompokkan administrasi dalam pengertian proses, tata usaha dan pemerintahan atau adminsitrasi negara. Sebagai ilmu,administrasi mempunyai berbagai cabang, yang salah satu di antaranya adalah administrasi negara.

Administrasi negara juga mempunyai banyak sekali definisi, yang secara umum dapat dibagi dalam dua kategori.
Pertama, definisi yang melihat administrasi negara hanya dalam lingkungan lembaga eksekutif saja.
Dan kedua, definisi yang melihat cakupan administrasi negara meliputi semua cabang pemerintahan dan hal-hal yang berkaitan dengan publik.

Terdapat hubungan interaktif antara administrasi negara dengan lingkungan sosialnya. Di antara berbagai unsur lingkungan sosial, unsur budaya merupakan unsur yang paling banyak mempengaruhi penampilan (performance) administrasi negara.

Sejarah Pertumbuhan Administrasi Negara

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa terdapat tali sejarah yang merakit perkembangan administrasi negara. Apa yang dicapai dan diberikan oleh administrasi negara sekarang, tidak lepas dari upaya-upaya yang tidak kenal lelah yang telah dilakukan oleh para peletak dasar dan pembentuk administrasi yang dahulu. Administrasi modern penuh dengan usaha untuk lebih menekan jabatan publik agar mempersembahkan segala kegiatannya untuk mewujudkan kemak-muran dan melayani kepentingan umum. Karena itu, administrasi negara tidak dipandang sebagai administrasi “of the public”,tetapi sebaliknya adalah administrasi “for the public”.

Ide ini sebenarnya bukanlah baru. Orientasi semacam ini telah dicanangkandengan jelas dalam ajaran Confusius dan dalam “Pidato Pemakaman” Pericles, bahkan dalam kehidupan bangsa Mesir kuno. Bukti - bukti sejarah dengan jelas membuktikan upaya-upaya yang sistematis, yang dikobarkan oleh tokoh-tokoh seperti Cicero dan Casiodorus. Selama abad ke-16 - 18 tonggak kemapanan admi-nistrasi negara Jerman dan Austria telah dipancangkan oleh kaum Kameralis yang memandang administrasi sebagai teknologi. Administrasi negara juga memperoleh perhatian penting di Amerika, terutama setelah negara ini merdeka.

Apa yang dikemukakan oleh Cicero dalam De Officiis misalnya, dapat ditemukan dalam kode etik publik dari kerajaan-kerajaan lama. Hal yang umum muncul di antara mereka adalah adanya harapan agar administrasi negara melakukan kegiatan demi kepentingan umum dan selalu mengembangkan kemakmuran rakyat. Dengan kata lain, administrasi negara tidak seharusnya mengeruk kantong kantornya (korupsi) demi kepentingan dirinya sendiri.

Pendekatan Administrasi Negara Modern

Perkembangan evolusioner administrasi negara diuraikan melalui pendekatan tradisional, pendekatan perilaku, pendekatan pembuatan keputusan (desisional) dan pendekatan ekologis. Secara khusus, pendekatan tradisional mengungkapkan tentang pengaruh ilmu politik, sebagai induk administrasi negara, pendekatan rasional dalam administrasi dan pengaruh Gerakan Manajemen Ilmiah terhadap perkembangan administrasi negara.

Di antara empat pendekatan yang diajukan, tidak ada satu pun pendekatan yang lebih unggul dari pada pendekatan-pendekatan yang lain, karena setiap pendekatan berjaya pada sesuatu masa, di samping kesadaran bahwa setiap pendekatan mempunyai kelebihan dan kekurangan.
Karena administrasi mengandung berbagai macam disiplin, sehingga cara pendekatan dan metodologi dalam administrasi juga beraneka ragam, maka administrasi negara merupakan bidang kajian yang dinamis. Selanjutnya sukar untuk secara khusus
menerapkan satu-satunya pendekatan terbaik terhadap aspek administrasi tertentu. Kiranya lebih bermanfaat untuk mempergunakan keempat cara pendekatan tersebut sesuai dengan aksentuasi dari sesuatu gejala yang diamati.

Pengaruh politik terhadap administrasi negara selalu besar, tidak peduli kapanpun masanya. Hal ini disebabkan oleh adanya gejala di semua negara yang menunjukkan bahwa setiap pemerintah disusun di atas tiga cabang pemerintahan (legislatif, eksekutif,dan yudikatif). Hubungan terus menerus administrasi dengan politik mencerminkan keberlanjutan hubungan antara lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif, sebagaimana dicerminkan dalam dua tahap pemerintahan, yakni tahap politik dan tahap administrasi. Jika tahap pertama merupakan tahap perumusan kebijakan, maka tahap kedua merupakan tahap implementasi kebijakan yang telah ditetapkan dalam tahap pertama.

PENTINGNYA STUDI ADMINISTRASI NEGARA

Kekhususan Administrasi Negara

Administrasi negara mempunyai banyak definisi yang berbeda satu sama lain, sesuai dengan cakupan dan pusat perhatian. Sekalipun demikian, jika administrasi negara dibandingkan dengan organisasi sosial yang lain, maka segera terungkap bahwa administrasi negara mempunyai hal-hal yang bersifat khusus yang tidak dimiliki oleh organisasi-organisasi lainnya. Caiden (1982) menunjukkan tujuh kekhususan administrasi negara, yaitu
1.Kehadiran administrasi negara tidak bisa dihindari.
2.Administrasi negara mengharapkan kepatuhan.
3.Administrasi negara mempunyai prioritas.
4.Administrasi negara mempunyai kekecualian.
5.Manajemen puncak administrasi negara adalah politik.
6.Penampilan administrasi negara sulit diukur.
7.Lebih banyak harapan yang diletakkan pada administrasi negara.

Identifikasi Administrasi Negara
1.Identifikasi terhadap administrasi negara, menurut pandapat Gerald E.
Caiden,dapat ditempuh melalui lima cara berikut:
a. Identifikasi administrasi pemerintahan.
b. Identifikasi organisasi publik.
c. Identifikasi orientasi sikap administrasi.
d. Identifikasi proses yang bersifat khusus.
e. Identifikasi aspek publik.

2.Administrasi negara tidak bisa diidentifikasikan hanya atas dasar salah satu darike empat indikator berikut : administrasi pemerintahan, organisasi publik, sikap administrasi dan proses yang bersifat khusus.

3.Lima identifikasi mengandung unsur yang bersifat umum, yakni : administrasi negara menunjukkan aktivitas komunal yang diorganisasikan secara publik, dalam arahan politik, dan beroperasi berdasarkan kaidah-kaidah publik.

Peranan Administrasi Negara

Pentingnya studi administrasi Negara dikaitkan dengan kenyataan bahwa kehidupan menjadi tak bermakna, kecuali dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat public. Segala hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat public telah dicakup dalam pengertian administrasi Negara, khususnya dalam mengkaji kebijaksanaan publik.

Dalam proses pembangunan sebagai konsekuensi dari pandangan bahwa administrasi Negara merupakan motor penggerak pembangunan, maka administrasi Negara membantu untuk meningkatkan kemampuan administrasi. Artinya, di samping memberikan ketrampilan dalam bidang prosedur, teknik, dan mekanik, studi administrasi akan memberikan bekal ilmiah mengenai bagaimana mengorganisasikan segala energi socialdan melakukan evaluasi terhadap kegiatan. Dengan demikian, determinasi kebijaksanaan public, baik dalam tahapan formulasi, implementasi, evaluasi, amupun terminasi, selalu dikaitkan dengan aspek produktifitas, kepraktisan, kearifan, ekonomi dan apresiasi terhadap system nilai yang berlaku.

Peranan administrasi Negara makin dibutuhkan dalam alam globalisasi yang amat menekankan prinsip persainagn bebas. Secara politis, peranan administrasi Negara adalah memelihara stabilitas Negara, baik dalam pengertian keutuhan wilayah maupun keutuhan politik. Secara ekonomi, peranan administrasi Negara adalah menjamin adanya kemampuan ekonomi nasional untuk menghadapi dan mengatasi persaingan global

Krisis Identitas

Krisis identitas yang dialami administrasi negara, menurut Henry (1995:21), berkisar pada persoalan bagaimana administrasi negara memandang dirinya sendiri dalam waktu-waktu silam.

Secara rinci krisis identitas dimaksud menunjukkan bahwa:
1.Krisis identitas yang dihadapi administrasi negara bertumpu pada tiadanya
kesepakatan tentang administrasi negara sebagai ilmu ataukah bukan.

2.Sesuatu pengetahuan dapat dipandang sebagai ilmu apabila memenuhi dua ukuran
berikut:
a. mempunyai paradigma teoritis;
b. mempunyai teori-inti.

3.Nicholas Henry menunjukkan adanya lima paradigma administrasi negara, yang
terdiri dari
a. Dikhotomi politik-administrasi (1900-1927);
b. Prinsip-prinsip adiministrasi (1927-1937);
c. Administrasi negara sebagai ilmu politik (1950-sampai sekarang);
d. Administrasi negara sebagai ilmu administrasi (1956-1970);
e. Administrasi negara sebagai administrasi negara (1970-sampai sekarang)

4.Administrasi negara dapat dipandang sebagas studi multidisipliner yang bersifat
eklektis karena banyak konsep yang dipinjam dari ilmu-ilmu lain

HUBUNGAN ADMINISTRASI NEGARA DENGAN ILMU-ILMU YANG LAIN

Hubungan Administrasi Negara dengan Ilmu-ilmu Lain
1.Administrasi negara, sebagai salah satu cabang dari ilmu sosial, kehidupannya berlangsung dalam suatu lingkungan sosial tertentu, sehingga perwujudan aktivitasnya senantiasa berhubungan erat dengan berbagai cabang ilmu sosial,khususnya dengan ilmu sejarah, antropologi budaya, ilmu ekonomi, administrasi niaga, ilmu jiwa, sosiologi dan ilmu politik.

2. Perspektif administrasi negara akan lebih gampang diungkapkan dengan mempergunakan analisis sejarah dan antropologi budaya. Penggunaan analisis antropologi budaya akan melengkapi analisis sejarah.

3.Ilmu ekonomi menyumbangkan analisis biaya dan manfaat, sedang administrasi niaga menyumbangkan konsep PPBS dan makna Gerakan Manajemen Ilmiah kepada administrasi negara. Sementara ilmu jiwa membantu untuk memahami individu dalam situasi administrasi.

4.Sosiologi telah memberikan pambahasan yang mendalam mengenai birokrasi dan kooptasi, yang merupakan hal-hal yang amat menonjol dalam studi administrasi Negara

Hubungan Administrasi Negara dengan Ilmu Politik
1.Hubungan antara administrasi negara dan ilmu politik telah berjalan lama, karena
secara praktis tidak ada batas yang tegas antara politik dan administrasi.

2.Orientasi politik dalam studi administrasi negara meletakkan administrasi negara sebagai satu elemen dalam proses pemerintahan. Administrasi negara dipandang sebagai satu aspek dari proses politik dan sebagai bagian dari sistem pemerintahan.

3.Munculnya dikhotomi politik-administrasi sebenarnya merupakan gerakan
koreksi terhadap buruknya karakter pemerintah

Ilmu Politik

Kekuasaan dan Pengaruh disetarakan untuk pengertian berkuasa dan berpengaruh.

Biasanya kekuasaan diartikan sebagai kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi pikiran dan tingkah laku orang atau kelompok lain, sehingga orang yang dipengaruhi itu mau melakukan sesuatu yg sebetulnya orang itu enggan melakukannya.

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yg mempunyai kekuasaan (Miriam Budiardjo 1984 :35).

Adakalanya, kekuasaan berkaitan dengan pengaruh sehingga disebut sebagai hubungan pengaruh mempengaruhi. Kalau kekuasaan mensyaratkan adanya “keterpaksaan”, sedangkan pengaruh (influence), menurut Miriam Budiardjo, merupakan bentuk lunak dari kekuasaan.

Namun begitu, belum tentu dua orang yang memiliki bidang kuasa yang sama, akan memiliki bidang pengaruh yg sama pula. Sebab pengaruh itu berkaitan dengan “kepribadian” seseorang. Begitu pula, pengaruh tidak selalu berkaitan dengan kekuasaan, sebab ada orang yang tidak mempunyai kekuasaan (kedudukan formal) tetapi mempunyai pengaruh.

Jadi kekuasaan merupakan hasil dari suatu hubungan, antara seorang atau sekelompok orang yang satu terhadap yg lainnya.

Robert D. Putnam, menambahkan bahwa kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan mempengaruhi proses pembuatan keputusan kolektif.
Dalam studi politik, lebih penting mengkaji kekuasaan dan pengaruh seseorang atas kebijakan pemerintah, bukan atas perilaku orang lain semata.

Mengapa si A mampu mempengaruhi si B? Pasti ada sesuatu yg dimiliki oleh si A sehingga mampu mempengaruhi perilaku si B. Misalnya: uang, makanan, kekuatan fisik, informasi penting, senjata, persahabatan, dukungan suara dalam pemilu, kedudukan dalam masyarakat, hak membuat peraturan, ilmu, dsb.
“Sesuatu” yg dimiliki si A itulah yang disebut dengan SUMBER DAYA POLITIK.
Jadi si A mampu mempengaruhi si B, karena si A mempunyai sumberdaya politik yang tidak dipunyai oleh si B.

Distribusi SUMBERDAYA POLITIK dalam masyarakat tidaklah merata, karena itu ada orang yang mampu mempengaruhi dan berkuasa, dan orang yang harus puas untuk selalu dikuasai.

Jadi kita bisa melihat luas sempitnya kekuasaan yang dimiliki dalam masyarakat tergantung kepada seberapa BANYAK (Kuantitas) Sumberdaya politik yg dimiliki dan luas wilayah kekuasaanya.

Wilayah Pengaruh dan Bidang Pengaruh
Wilayah pengaruh aktor politik A terdiri dari wilayah pengaruh dari aktor-2 lain yang dipengaruhi atau dikuasai oleh si A.
Bidang pengaruh aktor politik A adalah bidang kegiatan di mana si A mempengaruhi aktor-2 lain itu.

Dalam ilmu politik, pengaruh dan kekuasaan bisa diukur dengan melihat Wilayah Pengaruh dan Bidang Pengaruh yang dikuasai oleh si aktor.
Misalnya seorang ulama punya bidang pengaruh dalam soal keagamaan saja, sedangkan bidang ekonomi tidak.

Kadang dijumpai aktor yang berpengaruh dalam bidang pendidikan, agama, ekonomi, dan kebudayaan sekaligus. Jadi wilayah pengaruhnya adalah lebih luas.

Mengapa distribusi pengaruh selalu tidak merata? Menurut Robert A. Dahl ada 3 faktor:
Perbedaan dalam distribusi sumber-2 daya politik; yaitu sarana yang bisa dipakai aktor politik untuk mempengaruhi aktor lain, misalnya kekuatan fisik, harta kekayaan, kepandaian, status sosial, dsb.

Perbedaan dalam kecakapan dan efisiensi seseorang dalam memanfaatkan sumber-2 daya politiknya; karena ada perbedaan bakat, kesempatan, dan motivasi untuk menggunakan kecakapan politik.
Perbedaan dalam banyaknya sumberdaya politik yang dipakai seseorang untuk mencapai tujuan-2 politiknya. Misalnya si A gunakan kekayaanya untuk menjadi Kepala Daerah, sedangkan si B untuk meraih sukses jadi PNS, dan si C utk meraih sukses dalam bidang bisnis.

Gambaran hubungan sebab akibat:

Bagaimana mengetahui secara empirik “siapa yg berkuasa/berpengaruh”?

Ada 3 pendekatan yang bisa digunakan:
Pendekatan posisional; misalnya siapa yg menduduki posisi kekuasaan atau jabatan resmi di daerah tersebut? Jadi orang yang punya jabatan resmi di pemerintahan dianggap punya pengaruh dan kekuasaan.

Pendekatan reputasional; dengan wawancara snowball untuk mengetahui siapa diantara mereka yang paling berpengaruh. Jadi reputasinya di tengah masyarakat hanya masyarakat yg menilai bahwa ia berpengaruh.

Pendekatan pembuatan keputusan; dengan pertanyaan “siapa yang sebenarnya membuat keputusan dalam masyarakat?” siapa yang berpengaruh terhadap keputusan tersebut? Dsb.

Ilmu Politik

Pengertian

Ideologi dapat dimengerti sebagai suatu belief system, pedoman atau petunjuk hidup dan rumusan cita-cita atau nilai-nilai (J.Sudjati Djiwandoro: 12)

Pengertian

Disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa yang dimaksud dengan ideology adalah suatu cara berpikir seseorang, suatu paham, suatu teori dan tujuan yang terpadu yang merupakan program sosial politik. Atau suatu konsep berpikir yang tersistem yang dijadikan sebagai asas pendapat (kejadian) yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup.(Kamus Besar BI:Depdikbud).

Unsur-Unsur Pokok Ideologi

Dilihat dari pemahaman terhadap pengertian ideologi seperti di atas, bahwa secara umum ideologi dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang menyeluruh, dan sistematis yang meliputi bidang politik sosial budaya dan keagamaan (Soemargono :8)

Unsur-Unsur Pokok Ideologi

Ideologi Negara dalam arti cita-cita Negara atau cita-cita yang menjadi dasar bagi suatu teori atau system kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa pada hakikatnya merupakan asas kerokhanian yang memiliki ciri antara lain : mempunyai derajat yang tinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan, mewujudkan suatu asas kerokhanian, pandangan dunia, pandangan hidup, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara dikembangkan dan dilestarikan kepada generasi berikutnya (Notonagoro:1975:2).

Ideologi Terbuka

Yang dimaksud dengan Ideologi terbuka adalah suatu ideology yang tumbuh dan dikembangkan dari dan atas dasar nilai-nilai yang memang hidup, diterima dan dihayati dalam masyarakat luas. Ideologi seperti ini tidak dikembangkan oleh seseorang atau sekelompok orang atau klik, tetapi digali dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat itu sendiri. Ideologi ini tidak menghendaki penerapan secara paksa dan memang tidak memerlukan pemaksaan. Ideologi terbuka digali dari nilai-nilai yang hidup dan dihayati dalam masyarakat tidak berarti bahwa nilai-nilai itu harus bersifat khas atau khusus yang semata-mata milik dan monopoli masyarakat tertentu saja, melainkan nilai-nilai itu bersifat universal.

Ideologi Tertutup

Ideologi tertutup diciptakan oleh seseorang atau sekelompok orang. Ideologi tertutup menghendaki adanya pemaksaan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan pemikiran dan nilai-nilai kebenaran yang telah mereka rumuskan dalam suatu ideologinya. Kelompok ini ingin mengubah masyarakat dan cara hidup rakyat menurut pemikiran mereka yang terkandung di dalam ideologinya. Dan ideology ini diberi nilai operasional secara langsung. Ideologi itu menjadi tolok ukur untuk menilai sikap, cara berpikir dan tindak tanduk atau tingkah laku seseorang.

Ideologi Tertutup

Contoh ideology tertutup adalah Komunisme atau Marxisme-Leninisme yang dikembangkan oleh Karl Marx dan diperkaya oleh Lenin dan pemimpin-pemimpin komunis lainnya.Teori tentang komunisme tidak berakar pada nilai-niai yang hidup dan dihayati kaum buruh yang hendak diperjuangkannya.Bahkan lebih serius lagi bahwa Marx telah mengklaim kebenaran mutlak pada teori-teorinya yang diakuinya sebagai sosialisme ilmiah. Klaim ini yang melandasi pemaksaan penerapan teorinya dengan meniadakan toleransi terhadap pemikiran lain maupun kelompok (kelas) lain di luar kelas proletar. Bertentangan sekali dengan ideology terbuka yang justru tumbuh dan berkembangnya dari dan atas dasar nilai-nilai yang memang hidup, diterima dan dihayati oleh masyarakat.

Ilmu Politik

KONSEP POLITIK

Bhs Yunani:
“POLIS” à Negara Kota, “POLITES” à warga negara,
“POLITIKE TECHNE” à Kemahiran Politik, “POLITIKE EPISTEME” à ILMU POLITIK

Apakah Politik Itu?
Menurut Aristotle
Politik adalah usaha bersama yang dilakukan oleh warga negara dalam membicarakan dan mewujudkan kepentingan umum/ bersama bagi setiap warga negara.
Karena itu setiap kebijakan haruslah bernilai normatif (apa yang sebaiknya dilakukan) dan etis (apa yang harus lakukan dan ditinggalkan)

THOMAS HOBBES;
Politics is ….. Power!

PLATO:
Politik adalah suatu sistem kekuasaan yang dipegang dan dijalankan oleh kaum aristokrat (kaum bijak) yang dipilih lewat proses keputusan bersama, dan didalamnya tidak ada kediktatoran

H. D. LASWELL:
Politik adalah perjuangan untuk mencapai kekuasaan.
Karena itu poltik adalah who gets what, when and how (siapa mendapatkan apa, bilamana dan bagaimana cara mendapatkan sesuatu tersebut)

MONTESQUIEU:
Politik itu adalah bagaimana fungsi-fungsi pemerintahan bisa dimasukkan ke dalam kategori legislatif, eksekutif dan yudikatif.
Pendapatnya ini sebagai awal berkembangnya konsep sparation of power dan distribution of power (Trias Politica)

G. WASHINGTON:
Politik adalah sistem kekuasaan yang di dalamnya tidak boleh ada kediktatoran/ kekuasaan mutlak, melainkan didalamnya harus terdapat perpindahan kekuasaan dari satu tangan ke tangan lainnya dengan cara damai

ILMU POLITIK

Adalah cabang pengetahuan masyarakat yang mempelajari berbagai gejala dalam kehidupan masyarakat dengan pusat perhatiannya pada perjuangan manusia dalam mencari, mempertahankan atau memperbesar kekuasaan guna mencapai apa yang diinginkannya (The Liang Gie)
Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengendalikan perilaku dan nasib pihak lain.

POLITIK TEORITIK DAN POLITIK PRAKTIS

Theortical Politics à membahas tentang azas-azas dan ciri yang khas dari suatu negara tanpa membahas aktivitas dan tujuan-tujuan yang hendak dicapai negara
Applied Politics à mempelajari negara sebagai suatu lembaga yang bergerak dengan fungsi-fungsi dan tujuan-tujuan tertentu yakni negara sebagai lembaga yang dinamis.
Pendekatan Ilmu Politik
Pendekatan Institusional
Pendekatan Fungsional’
Pendekatan Hakikat Politik
Pendekatan Ilmu Politik
Pendekatan Institusional
Pendekatan Fungsional’
Pendekatan Hakikat Politik
Pendekatan Institusional
Pendekatan Fungsional’
Pendekatan Ilmu Politik
Pendekatan Hakikat Politik
Pendekatan Institusional

Ilmu Politik à ilmu yang mempelajari lembaga-2 politik spt negara, pemerintah, DPR, dan lain-lain.
Ilmu yang mempelajari tentang asal-usul, bentuk-bentuk dan proses-proses negara dan pemerintah.
Penyelidikan tentang negara meliputi: hakikat, asal-mula dan atribut-2 esensial negara, cara kerja pemerintah dan fungsi-fungsi pemerintahan.
Ilmu Politik menyelidiki negara dalam keadaan bergerak.

Pendekatan Fungsional
Mempelajari politik tidak hanya dari aspek institusinya saja, melainkan juga fungsi apa yang dimainkan oleh institusi tersebut.
Lembaga-2 politik saling berhubungan dan berkaitan (tidak saling asing)
Lembaga politik merupakan sesuatu yang dinamis dan tidak terlepas dari pengaruh faktor-faktor luar.

Pendekatan hakikat Politik
Hakikat politik adalah Kekuasaan
Setiap kegiatan politik selalu didasrkan pada kekuasaan
Politik à adalah cara untuk memperoleh kekuasaan dan teknik menjalankan kekuasaan tersebut maupun kontrol atas suatu kekuasaan.

Pendekatan Hakikat Kekuasaan Politik dibagi 3:
Postulasionil Approach à Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari manusia yang berusaha memperoleh kekuasaan untuk mencapai kemakmuran
Psychological Approach à Terdapat hasrat-hasrat dan motif-2 pribadi untuk menggunakan suatu kekuasaan
Sociological Approach à Kekuasaan merupakan gejalan sosial yang ada dalam masyarakat. Kekuasaan dapat menjelaskan kedudukan masyarakat dimana kekuasaan itu ada.

Kaitan Ilmu Politik dan Ilmu-Ilmu Lainnya

Ilmu Politik dan Ilmu Ekonomi
Kehidupan Politik dan Ekonomi senantiasa jalin-menjalin dan saling mempengaruhi
Aktivitas Politik amat sulit dipisahkan dari tujuan ekonomi, Aktivitas ekonomi juga perlu didukung oleh tindakan politik

Ilmu Politik dan Ilmu Hukum
Hukum terbentuk karena adanya kompromi dari berbagai kepentingan politik yang ada
Politik akan berjalan dengan indah kalau didasari oleh hukum yang adil

Alasan-2 Mempelajari Ilmu Politik
Scientific Reasons (Pertimbangan Ilmiah), menambah pengetahuan yang lebih dalam mengenai banyak hal yang bersinggungan dengan hal ihwal politik. Mulai proses interaksi keilmuan, perkembangan paradigma dan teori, serta akibat yg muncul dari penerapan teori ataupun ideologi bagi masyarakat.
Professional Reasons (Pertimbangan Profesional), sebagai alat menerapkan ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah sehari-hari
Political Reasons (Pertimbangan Politis), alat ukur menguji apakah pemerintah telah menggunakan kebijakan yang cocok untuk mencapai tujuan yang benar dengan perangkat politis yang dimilikinya.

Asumsi-Asumsi Politik
Setiap masyarakat menghadapi kelangkaan dan keterbatasan sumber-sumber sehingga konflik timbul dalam proses penentuan distribusi.
Kelompok yang dominan dalam masyarakat ikut serta dalam proses pendistribusian dan pengalokasian sumber-sumber melalui keputusan politik sebagai upaya menegakkan pelaksanaan keputusan politik.
Pemerintah mengalokasikan sumber-sumber yang langka pada beberapa kelompok atau individu, atau tak mengalokasikan sumber-sumber itu kepada kelompok atau individu yang lain.
Ada tekanan terus-menerus dari pihak-pihak yang merasa tidak puas untuk mengalokasikan sumber-sumber yang langka.
Meluasnya tekanan-tekanan mengakibatkan kelompok atau individu yang mendapatkan keuntungan dari pola distribusi berupaya keras untuk mempertahankan struktur yang menguntungkan
Makin mampu penguasa meyakinkan masyarakat umum bahwa sistem politik yang ada memiliki keabsahan (legitimasi) maka makin mantap kedudukan penguasa dan kelompok yang diuntungkan dalam perjuangan mereka menghadapi golongan yang menghendaki perubahan.
Politik tetapi merupakan the art of the possible, banyak kebijakan ideal yang dimaksudkan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat ternyata hanya berupa pemecahan yang bersifat semu.
Dalam politik tidak ada yang serba gratis. Setiap usul kegiatan untuk memecahkan masalah selalu mengandung unsur untung-rugi.
Peranan penting yang dimainkan manusia dalam proses politik. Konflik untuk mendapatkan atau mempertahankan sumber-sumber yang langka menjadi konflik antar manusia sebagai individu atau kelompok.
Politik dalam Praktek Kehidupan Sehari-hari
Pemerintah mengatur masyarakat melalui pajak, berlalu lintas, bersekolah, hingga urusan perpakiran
Kewenangan pemerintah untuk mengatur dan memaksa terlihat dari adanya sangsi serta denda apabila tidak menaati
Secara personal, kita sebagai warga bisa melakukan protes apabila aturan tersebut tidak dijalankan dengan semestinya

Ilmu Politik

Definisi Partai Politik
Secara umum adalah suatu kelompok yg terorganisir yg anggota-anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai dan cita-cita yg sama.
Tujuan kelompok ini ialah utk memeroleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dng cara konstsitusional-utk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka

Definisi Partai Politik
Carl J. Friedrich: Parpol adalah sekelompok manusia yg terorganisir secara stabil dng tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kpd anggota partainya kemanfaatan ygbersifat idiil maupun materil.

R.H. Soltau: Parpol adl sekelompok warga negara yg sedikit banyak terorganisir yg bertindak sbg suatu kesatuan politik dan yg dng memanfaatkan kekuasaannya utk memilih-bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.

Parpol berbeda dengan gerakan (movement).
Gerakan merupakan kelompok atau golongan yg ingin mengadakan perubahan2 pd lembaga-lembaga politik atau kadang2 malahan ingin menciptakan suatu tata masyarakat yg baru sama sekali, dng memakai cara2 politik. Dibanding parpol gerakan memiliki tujuan terbatas & fundamental sifatnya, kadang bersifat ideologis. Orientasi ini merupakan ikatan yg kuat di antara anggota-anggotanya & dpt menumbuhkan suatu identitas kelompok (group identity) yg kuat. Organisasi kurang ketat dibanding parpol.

Parpol juga berbeda dng kelompok penekan atau kelompok kepentingan.
Kelompok ini bertujuan utk memperjuangkan sesuatu “kepentingan” & memengaruhi lembaga2 politik agar mendpt keputusan yg menguntungkan atau menghindari keputusan yg merugikan. Kelompok kepentingan tdk berusaha utk menempatkan wakilnya dlm dewan perwakilan rakyat, melainkan cukup memengaruhi satu atau beberapa partai.

Fungsi Parpol

Partai sebagai sarana komunikasi politik
Menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat. Pendapat itu digabungkan dengan pendapat/aspirasi/kepentingan kelompok lain (interest aggregation). Lalu diolah dan dirumuskan dlm bentuk yg teratur atau perumusan kepentingan (interest articulation).
Memperbincangkan & menyebarluaskan rencana 2 dan kebijakan2 pemerintah. Sehingga parpol menghubungkan antara yg memerintah dan yg diperintah

Partai sebagai sarana sosialisasi politik, proses penyampaian norma2 dan nilai2 dari satu generasi ke generasi berikutnya. Partai berusaha menciptakan image bahwa ia memerjuangkan kepentingan umum. Di samping menanamkan solidaritas dng partai, parpol juga mendidik anggotanya menjadi manusia yg sadar tanggungjawabnya sbg warga negara dan menempatkan kepentingan sendiri di bwh kepentingan nasional.

Partai sebagai sarana rekruitmen politik , mencari dan mengajak org yg berbakat utk turut aktif dlm kegiatan politik sebagai anggota partai.

Partai sebagai sarana pengatur konflik, dlm suasana demokrasi persaingan dan perbedaan pendapat dlm masyarakat merupakan soal wajar. Jika sampai terjadi konflik parpol berusaha utk mengatasinya.

Sistem kepartaian

Adalah suatu mekanisme interaksi antarpartai politik dalam sebuah sistem politik yg berjalan.
Sistem kepartaian yg dpt digunakan dlm merealisasikan interaksi antarpartai dlm suatu sistem politik, yaitu one-party system, two-party system, multy-party system.
Predominant-party system, sistem kepartaian yg menggambarkan kurang adanya perbedaan ideologi yg tajam antara partai-partai yg berinteraksi. Dpt dikatakan tdk ada perbedaan pandangan ideologis, sehingga yg terbangun adalah parpol yg memiliki perspektif tunggal (dominan).

Moderate pluralism system, adalah suatu sistem kepartaian yg menyediakan ruang bagi lebih dari 2 partai utk saling bersaing dlm pemilu

Polarized pluralism system, sistem kepartaian yg terpolarisasi biasanya berwujud di negara-negara yg sangat heterogen (secara sosio-kultur). Jumlah partai yg ada pun tdk sedikit (5 partai atau lebih). Partai yg tdk sedikit itu memiliki ideologi yg berbeda-beda bahkan dpt sangat mungkin bertentangan. Karena itu sistem kepartaian polarized pluralism mempunyai tendensi konsensus yg rendah, sehingga pd titik ekstrim dpt mungkin terjadi perpecahan dlm sistem politik (sentrigugal).

Maurice Duverger, mengidentifikasi sistem kepartaian tdk dilihat dari variabel jumlah partai tetapi atas dasar tingkat kompetisi dan oposisi partai dlm sistem politik. Ia membedakan sistem kepartaian menjadi 4, yaitu:
1)bersifat persaingan penuh,
2) bekerja sama dlm sistem yg kompetitif,
3) saling bergabung dlm sistem yg kompetitif, dan
4) saling bergabung sepenuhnya.
Sebenarnya mengandung anomali dlm sistem satu partai. Sistem sendiri selalu mengandung lebih dari satu bagian/unsur atau dalam hal ini partai. Oleh sebab itu satu partai tdk layak dikatakan sistem tetapi bentuk kepartaian tunggal.

Bentuk partai tunggal identik dng sistem politik totaliter dan atau sistem politik komunisme.
Rezim tdk menghendaki pandangan yg berbeda dng episteme yg dibangun oleh pemerintah.

Dlm sistem politik totaliter rezim berkuasa berusaha membangun budaya politik:
Bentuk2 kontrol baru agar epistem dan aksiologi publik sepaham dng kebutuhan budaya politik yg dibangun.
Tertutupnya semesta politik, terkuburnya ruang bagi tawar menawar dlm setiap aktivitas politik yg dilakukan.
Desublimasi represi negara. Perundangan yg dihasilkan dari sistem politik yg tdk membuka ruang bagi tawar menawar tentu saja melahirkan kebijakan publik yg berorientasi pd kebutuhan penguasa.

Sistem Partai Hegemonik

Sistem partai ini tetap memberi ruang bagi partai lain utk turut terlibat dlm kontestasi pemilu dlm sebuah sistem kepartaian. Namun tdk ubahnya dng bentuk partai tunggal, sistem partai hegemonik hanya menyediakan ruang pengakuan bagi partai besar dukungan pemerintah. Artinya parpol lain yg terlibat dlm sistem kepartaian hanya dijadikan legitimasi formal pemerintah dlm rangka kebutuhan politik internasional rezim yg berkuasa agar disebut sebagai pemerintahan demokratis.

Sistem Dua Partai

Sistem ini menyediakan ruang bagi 2 partai utk bersaing guna mendapatkan dan/atau mempertahankan otoritasnya dlm suatu sistem politik. Dlm sistem ini terbangun secara pasti antara partai berkuasa dng partai oposisi. Parpol yg memenangkan suara terbanyak dlm pemilu secara otomatis menjadi partai berkuasa selama waktu yg ditetapkan oleh konstitusi. Sedangkan partai yg kalah menjadi partai oposisi yg memberi antitesis atau counterpart pd setiap kebijakan atau keputusan politik yg dihasilkan pemerintah.
Sistem 2 partai akan berjalan dan berkembang dng baik dlm ruang geografi dan histori, sebagai berikut: 1) tersedianya homogenitas sosio-kultural warga masyarakat, 2) tegaknya konsensus pd pembangunan politik yg beradab dan berkualitas dlm diri setiap warga, 3)adanya kontinuitas sejarah, sehingga mempermudah pelembagaan pembangunan politik yg berkelanjutan, serta 4) terdapat mekanisme pengaturan dan penyelesaian konflik yg mapan.

Sistem Multipartai

Adalah sistem kepartaian yg terdiri atas dua atau lebih parpol yg dominan. Sistem multipartai merupakan produk dari struktur masyarakat yg pluralis, heterogen serta majemuk. Kemajemukan struktur masyarakat dlm sistem multipartai dpt dilihat mulai dari sisi religiositas hingga etnisitas serta dilihat dari perbedaan kebergaman sosio-kultural hingga perbedaan sosio-ekonomi.

Ilmu Politik

Oleh: Eko Budi Sulistio, M.AP

Kekuasaan (Power)

Apakah Kekuasaan itu?

Kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku (Miriam Budiardjo,2002).

Kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi (Ramlan Surbakti,1992).

Pertanyaan-2 pokok Tentang Kekuasaan:
Apa yg dimaksud dengan kekuasaan atau pengaruh? Apa maknanya kalau disebut si A berpengaruh kuat atau berkuasa?
Mengapa ia bisa berkuasa? Faktor-2 apa yg mendukungnya sehingga memperoleh kekuasaan?
Bagaimana kita mengetahui bahwa ia berkuasa? Bagaimana mengukur kekuasaan?
Bagaimana menggambarkan distribusi kekuasaan?
Mengapa ada ketimpangan dalam distribusi kekuasaan? Mengapa ada yg memiliki kekuasaan jauh lebih besar dari yg lain?
Apa yg dimaksud dengan keabsahan atau legitimasi? Mengapa legitimasi diperlukan?
Dari mana datangnya legitimasi? Bagaimana cara memperoleh legitimasi?

Kekuasaan dan Pengaruh (Power and Influence)

Adakalanya kekuasaan berkaitan dengan pengaruh sehingga disebut sebagai hubungan pengaruh mempengaruhi.
Kalau kekuasaan mensyaratkan adanya “keterpaksaan”, sedangkan pengaruh (influence), merupakan bentuk lunak dari kekuasaan.
Namun begitu, belum tentu dua orang yg memiliki bidang kuasa yang sama, akan memiliki bidang pengaruh yg sama pula. Sebab pengaruh itu berkaitan dengan “kepribadian” seseorang. Begitu pula, pengaruh tidak selalu berkaitan dengan kekuasaan, sebab ada org yg tidak mempunyai kekuasaan (kedudukan formal) tetapi mempunyai pengaruh.

Jadi kekuasaan merupakan hasil dari suatu hubungan, antara seorang atau sekelompok orang yang satu terhadap yg lainnya.
Robert D. Putnam, menambahkan bahwa kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan mempengaruhi proses pembuatan keputusan kolektif.

Perspektif Memahami Kekuasaan

Perspektif Positif:
Kekuasaan merupakan Kemampuan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada individu sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang dapat mempengaruhi dan merubah pemikiran orang lain atau kelompok untuk melakukan suatu tindakan yang diinginkan oleh pemegang kekuasaan dengan sungguh-sungguh dan atau bukan karena paksaan baik secara fisik maupun mental.

Perspektif Negatif:
Merupakan sifat atau watak dari seseorang yang bernuansa arogan, egois, serta apatis dalam mempengaruhi orang lain atau kelompok untuk melakukan tindakan yang diinginkan dengan cara paksaan atau tekanan baik secara fisik maupun mental.

Biasanya pemegang kekuasaan yang bersifat negatif ini tidak memiliki kecerdasan intelektual dan emosional yang baik,(mereka hanya berfikir pendek dalam mengambil keputusan )
Biasanya hanya mencari keuntungan pribadi atau golongan di atas kekuasannya itu. karena mereka tidak memiliki kemampuan atau modal apapun selain kekuasaan untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkan

Para pemegang kekuasaan bersifat negatif tersbut biasanya tidak akan berlangsung lama karena tidak akan mendapatkan dukungan sepenuhnya oleh rakyatnya.

Kekuasaan Politik (Political Power)

Kekuasaan politik dengan demikian adalah kemampuan untuk membuat masyarakat dan negara membuat keputusan yang tanpa kehadiran kekuasaan tersebut tidak akan dibuat oleh mereka
Bila seseorang, suatu organisasi, atau suatu partai politik bisa mengorganisasi sehingga berbagai badan negara yang relevan misalnya membuat aturan yang melarang atau mewajibkan suatu hal atau perkara maka mereka mempunyai kekuasaan politik.

Kewenangan (Authority)

Kewenangan adalah kemampuan untuk membuat orang lain melakukan suatu hal dengan dasar hukum atau mandat yang diperoleh dari suatu kuasa.

Contoh:
Seorang polisi yang bisa menghentian mobil di jalan tidak berarti dia memiliki kekuasaan tetapi dia memiliki kewenangan yang diperolehnya dari UU Lalu Lintas, sehingga bila seorang pemegang kewenangan melaksankan kewenangannya tidak sesuai dengan mandat peraturan yang ia jalankan maka dia telah menyalahgunakan wewenangnya, dan untuk itu dia bisa dituntut dan dikenakan sanksi

Hubungan Kekuasaan Politik dan Kewenangan

kekuasaan politik, tidak berdasar dari UU tetapi harus dilakukan dalam kerangka hukum yang berlaku sehingga bisa tetap menjadi penggunaan kekuasaan yang konstitusional

Sumber Daya Politik (Political resource)

SDP adalah sumber-sumber yang dapat menghasilkan/ mengakibatkan munculnya kekuasaan politik.
Sumber-sumber itu adalah:
Uang,
Makanan,
Kekuatan Fisik,
Informasi Penting,
Senjata,
Persahabatan,
Dukungan Suara Dlm Pemilu,
Kedudukan Dlm Masy.,
Hak Membuat Peraturan,
Ilmu, Dsb.

Distribusi Sumber Daya Politik

Distribusi SDP di masyarakat tidaklah merata
Ada yang memiliki banyak SDP dan tidak sedikit yang memiliki sedikit SDP
Biasanya yang memiliki SDP lebih besar akan menjadi penguasa kelompok masyarakat yang kecil/ sedikit SDPnya.

Mengapa distribusi pengaruh selalu tidak merata?
Menurut Robert A. Dahl ada 3 faktor:
Perbedaan dalam distribusi sumber-2 daya politik; yaitu sarana yg bisa dipakai aktor politik utk mempengaruhi aktor lain, misalnya kekuatan fisik, harta kekayaan, kepandaian, status sosial, dlsb.

Perbedaan dalam kecakapan dan efisiensi seseorang dalam memanfaatkan sumber-2 daya politiknya; karena ada perbedaan bakat, kesempatan, dan motivasi utk menggunakan kecakapan politik.
Perbedaan dalam banyaknya sumberdaya politik yang dipakai seseorang untuk mencapai tujuan-2 politiknya. Misalnya si A gunakan kekayaanya utk menjadi Kepala Daerah, sedangkan si B untuk meraih sukses jadi PNS, dan si C utk meraih sukses dalam bidang bisnis.

Wilayah dan Bidang Pengaruh

Wilayah pengaruh aktor politik A terdiri dari wilayah pengaruh dari aktor-2 lain yg dipengaruhi atau dikuasai oleh si A.
Bidang pengaruh aktor politik A adalah bidang kegiatan di mana si A mempengaruhi aktor-2 lain itu.
Dalam ilmu politik, pengaruh dan kekuasaan bisa diukur dengan melihat Wilayah Pengaruh dan Bidang Pengaruh yang dikuasai oleh si aktor.
Misalnya seorang ulama punya bidang pengaruh dalam soal keagamaan saja, sedangkan bidang ekonomi tidak.
Kadang dijumpai aktor yang berpengaruh dalam bidang pendidikan, agama, ekonomi, dan kebudayaan sekaligus. Jadi wilayah pengaruhnya adalah lebih luas.

Bgm mengetahui secara empirik “siapa yg berkuasa/berpengaruh”?
Ada 3 pendekatan yg bisa digunakan:
Pendekatan posisional; misalnya siapa yg menduduki posisi kekuasaan atau jabatan resmi di daerah tsb? Jadi org yg punya jabatan resmi di pemerintahan dianggap punya pengaruh dan kekuasaan.
Pendekatan reputasional; dg wawancara snowball untuk mengetahui siapa diantara mereka yg paling berpengaruh. Jadi reputasinya di tengah masy hanya masyarakat yg menilai bhw ia berpengaruh.
Pendekatan pembuatan keputusan; dengan pertanyaan “siapa yang sebenarnya membuat keputusan dalam masyarakat?” siapa yg berpengaruh terhadap keputusan tsb? Dsb.

Cara-cara Menjalankan Kekuasaan Politik

Influence atau pengaruh, yaitu bagimana seseorang mampu mempengaruhi agar orang lain berubah secara sukarela.
Persuasi yaitu cara meyakinkan orang dengan memberikan argumentasi
Manipulasi adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain namun yang dipengaurhi tidak menyadari
Coersion adalah ancaman atau paksaan agar orang lain sesuai dengan kehendak yang punya kekuasaan
Force yaitu tekanan fisik, seperti membatasi kebebasan. Ini biasanya dilengkapi dengan sejata, sehingga orang lain mengalami ketakutan

Kredo Kekuasaan
Power tends to Corrupt, Absolute Power Corrupt Absolutely (Lord Acton)

Ilmu Politik

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Ilmu politik adalah cabang ilmu sosial yang membahas teori dan praktik politik serta deskripsi dan analisa sistem politik dan perilaku politik. Ilmu ini berorientasi akademis, teori, dan riset.

Niccolò Machiavelli, seorang ilmuwan politik berpengaruh.
Ilmuwan politik mempelajari alokasi dan transfer kekuasaan dalam pembuatan keputusan, peran dan sistem pemerintahan termasuk pemerintah dan organisasi internasional, perilaku politik dan kebijakan publik. Mereka mengukur keberhasilan pemerintahan dan kebijakan khusus dengan memeriksa berbagai faktor, termasuk stabilitas, keadilan, kesejahteraan material, dan kedamaian. Beberapa ilmuwan politik berupaya mengembangkan ilmu ini secara positif dengan melakukan analisa politik. Sedangkan yang lain melakukan pengembangan secara normatif dengan membuat saran kebijakan khusus.

Studi tentang politik diperumit dengan seringnya keterlibatan ilmuwan politik dalam proses politik, karena pengajaran mereka biasanya memberikan kerangka pikir yang digunakan komentator lain, seperti jurnalis, kelompok minat tertentu, politikus, dan peserta pemilihan umumuntuk menganalisis permasalahan dan melakukan pilihan. Ilmuwan politik dapat berperan sebagai penasihat untuk politikus tertentu, atau bahkan berperan sebagai politikus itu sendiri. Ilmuwan politik dapat terlihat bekerja di pemerintahan, di partai politik, atau memberikan pelayanan publik. Mereka dapat bekerja di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau pergerakan politik. Dalam berbagai kapasitas, orang yang dididik dan dilatih dalam ilmu politik dapat memberi nilai tambah dan menyumbangkan keahliannya pada perusahaan. Perusahaan seperti wadah pemikir (think-tank), institut riset, lembaga polling dan hubungan masyarakat sering mempekerjakan ilmuwan politik.

Pendekatan dalam ilmu politik

Terdapat banyak sekali pendekatan dalam ilmu politik. Di sini hanya akan dibahas tentang tiga pendekatan saja, yakni pendekatan institusionalisme (the old institutionalism), pendekatan perilaku (behavioralism) dan pilihan rasional (rational choice), serta pendekatan kelembagaan baru atau the new institutionalism. Ketiga pendekatan ini memiliki cara pandangnya tersendiri dalam mengkaji ilmu politik dan memiliki kritik terhadap pendekatan yang lain.

Pendekatan institusionalisme

Pendekatan institusionalisme atau kelembagaan mengacu pada negara sebagai fokus kajian utama. Setidaknya, ada dua jenis atau pemisahan institusi negara, yakni negara demokratis yang berada pada titik "pemerintahan yang baik" atau good governance dan negaraotoriter yang berada pada titik "pemerintahan yang jelek" atau bad governance dan kemudian berkembang lagi dengan banyak varians yang memiliki sebutan nama yang berbeda-beda. Namun, pada dasarnya—jika dikaji secara krusial, struktur pemerintahan dari jenis-jenis institusi negara tersebut tetap akan terbagi lagi menjadi dua yakni masalah antara "baik" dan "buruk" tadi.

Bahasan tradisional dalam pendekatan ini menyangkut antara lain sifat undang-undang dasar, masalah kedaulatan, kedudukan, dan kekuasaan formal serta yuridis dari lembaga-lembaga kenegaraan seperti parlemen dan lain-lain. Dengan kata lain, pendekatan ini mencakup unsur legal maupun institusional.

Setidaknya, ada lima karakteristik atau kajian utama pendekatan ini, yakni:
Legalisme (legalism), yang mengkaji aspek hukum, yaitu peranan pemerintah pusat dalam mengatur hukum;
Strukturalisme, yakni berfokus pada perangkat kelembagaan utama atau menekankan pentingnya keberadaan struktur dan struktur itu pun dapat menentukan perilaku seseorang;
Holistik (holism) yang menekankan pada kajian sistem yang menyeluruh atau holistik alih-alih dalam memeriksa lembaga yang "bersifat" individu seperti legislatif; sejarah atau historicism yang menekankan pada analisisnya dalam aspek sejarah seperti kehidupan sosial-ekonomi dan kebudayaan;
Analisis normatif atau normative analysis yang menekankan analisisnya dalam aspek yang normatif sehingga akan terfokus pada penciptaan good government.
Pendekatan perilaku dan pilihan rasional

Salah satu pemikiran pokok dalam pendekatan perilaku ialah bahwa tidak ada gunanya membahas lembaga-lembaga formal karena pembahasan seperti itu tidak banyak memberikan informasi mengenai proses politik yang sebenarnya. Sementara itu, inti "pilihan rasional" ialah bahwa individu sebagai aktor terpenting dalam dunia politik dan sebagai makhluk yang rasional selalu mempunyai tujuan-tujuan yang mencerminkan apa yang dianggapnya kepentingan diri sendiri. Kedua pendekatan ini (perilaku dan pilihan rasional), memiliki fokus utama yang sama yakni individu atau manusia. Meskipun begitu, penekanan kedua pendekatan ini tetaplah berbeda satu sama lainnya.

Adapun aspek yang ditekankan dalam pendekatan ini adalah:
Menekankan pada teori dan metodologi. Dalam mengembangkan studi ilmu politik, teori berguna untuk menjelaskan berbagai fenomena dari keberagaman di dalam masyarakat.
Menolak pendekatan normatif. Kaum behavioralis menolak hal-hal normatif yang dikaji dalam pendekatan institusionalisme karena pendekatan normatif dalam upaya menciptakan "pemerintahan yang baik" itu bersifat bias.

Menekankan pada analisis individual. Kaum behavioralis menganalisis letak atau pengaturan aktor politik secara individual karena fokus analisisnya memang tertuju pada analisis perilaku individu.

Masukan (inputism) yang memperhatikan masukan dalam sistem politik (teori sistem oleh David Easton, 1953) atau tidak hanya ditekankan pada strukturnya saja seperti dalam pendekatan institusionalisme.

Pendekatan kelembagaan baru

Pendekatan kelembagaan baru atau the new institutionalism lebih merupakan suatu visi yang meliputi beberapa pendekatan lain, bahkan beberapa bidang ilmu pengetahuan lain sepertiekonomi dan sosiologi. Berbeda dengan institusionalisme lama yang memandang institusi negara sebagai suatu hal yang statis dan terstruktur, pendekatan kelembagaan baru memandang negara sebagai hal yang dapat diperbaiki ke arah suatu tujuan tertentu. Kelembagaan baru sebenarnya dipicu oleh pendekatan behavioralis atau perilaku yang melihat politik dan kebijakan publik sebagai hasil dari perilaku kelompok besar atau massa, dan pemerintah sebagai institusi yang hanya mencerminkan kegiatan massa itu. Bentuk dan sifat dari institusi ditentukan oleh aktor beserta juga dengan segala pilihannya.

Referensi
^ a b c d e f g h i j k Budiardjo, Miriam (2008) Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
^ a b (en)Goodin, Robert E. et al. (ed.) (1996) A new Handbook of Political Science. Oxford: Oxford University Press.
^ a b c d e f g h i (en)Peters, B. Guy (1999) Institutional in Political Science: The New Institutionalism. New York: Continuum, Bab 1

Politik

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara.[1] Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik.

Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional.
Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain:
politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles)
politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara
politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat
politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.
Dalam konteks memahami politik perlu dipahami beberapa kunci, antara lain: kekuasaan politik, legitimasi, sistem politik, perilaku politik, partisipasi politik, proses politik, dan juga tidak kalah pentingnya untuk mengetahui seluk beluk tentang partai politik.

Ilmu politik

Teori politik
Teori politik merupakan kajian mengenai konsep penentuan tujuan politik, bagaimana mencapai tujuan tersebut serta segala konsekuensinya. Bahasan dalam Teori Politik antara lain adalah filsafat politik, konsep tentang sistem politik, negara, masyarakat, kedaulatan, kekuasaan, legitimasi, lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, perbandingan politik, dsb.
Terdapat banyak sekali sistem politik yang dikembangkan oleh negara negara di dunia antara lain: anarkisme,autoritarian, demokrasi, diktatorisme,fasisme, federalisme, feminisme, fundamentalisme keagamaan, globalisme, imperialisme, kapitalisme, komunisme, liberalisme, libertarianisme, marxisme,meritokrasi, monarki, nasionalisme, rasisme, sosialisme, theokrasi, totaliterisme, oligarki dsb.

Lembaga politik
Secara awam berarti suatu organisasi, tetapi lembaga bisa juga merupakan suatu kebiasaan atau perilaku yang terpola. Perkawinan adalah lembaga sosial, baik yang diakui oleh negara lewat KUA atau Catatan Sipil di Indonesia maupun yang diakui oleh masyarakat saja tanpa pengakuan negara. Dalam konteks ini suatu organisasi juga adalah suatu perilaku yang terpola dengan memberikan jabatan pada orang-orang tertentu untuk menjalankan fungsi tertentu demi pencapaian tujuan bersama, organisasi bisa formal maupun informal. Lembaga politik adalah perilaku politik yang terpola dalam bidang politik.

Pemilihan pejabat, yakni proses penentuan siapa yang akan menduduki jabatan tertentu dan kemudian menjalankan fungsi tertentu (sering sebagai pemimpin dalam suatu bidang/masyarakat tertentu) adalah lembaga demokrasi. Bukan lembaga pemilihan umumnya (atau sekarang KPU-nya) melainkan seluruh perilaku yang terpola dalam kita mencari dan menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin ataupun wakil kita untuk duduk di parlemen.

Persoalan utama dalam negara yang tengah melalui proses transisi menuju demokrasi seperti indonesia saat ini adalah pelembagaan demokrasi. Yaitu bagaimana menjadikan perilaku pengambilan keputusan untuk dan atas nama orang banyak bisa berjalan sesuai dengan norma-norma demokrasi, umumnya yang harus diatasi adalah merobah lembaga feodalistik (perilaku yang terpola secara feodal, bahwa ada kedudukan pasti bagi orang-orang berdasarkan kelahiran atau profesi sebagai bangsawan politik dan yang lain sebagai rakyat biasa) menjadi lembaga yang terbuka dan mencerminkan keinginan orang banyak untuk mendapatkan kesejahteraan.

Untuk melembagakan demokrasi diperlukan hukum dan perundang-undangan dan perangkat struktural yang akan terus mendorong terpolanya perilaku demokratis sampai bisa menjadi pandangan hidup. Karena diyakini bahwa dengan demikian kesejahteraan yang sesungguhnya baru bisa dicapai, saat tiap individu terlindungi hak-haknya bahkan dibantu oleh negara untuk bisa teraktualisasikan, saat tiap individu berhubungan dengan individu lain sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku.

Partai dan Golongan

Hubungan Internasional
Dalam bentuk klasiknya hubungan internasional adalah hubungan antar negara, namun dalam perkembangan konsep ini bergeser untuk mencakup semua interaksi yang berlangsung lintas batas negara. Dalam bentuk klasiknya hubungan internasional diperankan hanya oleh para diplomat (dan mata-mata) selain tentara dalam medan peperangan. Sedangkan dalam konsep baru hubungan internasional, berbagai organisasi internasional, perusahaan, organisasi nirlaba, bahkan perorangan bisa menjadi aktor yang berperan penting dalam politik internasional.
Peran perusahaan multinasional seperti Monsanto dalam WTO (World Trade Organization/Organisasi Perdagangan Dunia) misalnya mungkin jauh lebih besar dari peran Republik Indonesia. Transparancy International laporan indeks persepsi korupsi-nya di Indonesia mempunyai pengaruh yang besar.

Persatuan Bangsa Bangsa atau PBB merupakan organisasi internasional terpenting, karena hampir seluruh negara di dunia menjadi anggotanya. Dalam periode perang dingin PBB harus mencerminkan realitas politik bipolar sehingga sering tidak bisa membuat keputusan efektif, setelah berakhirnya perang dingin dan realitas politik cenderung menjadi unipolar dengan Amerika Serikat sebagai kekuatan Hiper Power, PBB menjadi relatif lebih efektif untuk melegitimasi suatu tindakan internasional sebagai tindakan multilateral dan bukan tindakan unilateral atau sepihak.
Upaya AS untuk mendapatkan dukungan atas inisiatifnya menyerbu Irak dengan melibatkan PBB, merupakan bukti diperlukannya legitimasi multilateralisme yang dilakukan lewat PBB.
Untuk mengatasi berbagai konflik bersenjata yang kerap meletus dengan cepat di berbagai belahan dunia misalnya, saat ini sudah ada usulan untuk membuat pasukan perdamaian dunia (peace keeping force) yang bersifat tetap dan berada di bawah komando PBB. Hal ini diharapkan bisa mempercepat reaksi PBB dalam mengatasi berbagai konflik bersenjata. Saat misalnya PBB telah memiliki semacam polisi tetap yang setiap saat bisa dikerahkan oleh Sekertaris Jendral PBB untuk beroperasi di daerah operasi PBB. Polisi PBB ini yang menjadi Civpol (Civilian Police/polisi sipil) pertama saat Timor Timur lepas dari Republik Indonesia.

Hubungan internasional telah bergeser jauh dari dunia eksklusif para diplomat dengan segala protokol dan keteraturannya, ke arah kerumitan dengan kemungkinan setiap orang bisa menjadi aktor dan mempengaruhi jalannya politik baik di tingkat global maupun lokal. Pada sisi lain juga terlihat kemungkinan munculnya pemerintahan dunia dalam bentuk PBB, yang mengarahkan pada keteraturan suatu negara (konfederasi?).

Masyarakat
adalah sekumpulan orang orang yang mendiami wilayah suatu negara.

Kekuasaan
Dalam teori politik menunjuk pada kemampuan untuk membuat orang lain melakukan sesuatu yang tidak dikehendakinya. Max Weber menuliskan adanya tiga sumber kekuasaan: pertama dari perundangundangan yakni kewenangan; kedua, dari kekerasan seperti penguasaan senjata; ketiga, dari karisma.

Negara
negara merupakan suatu kawasan teritorial yang didalamnya terdapat sejumlah penduduk yang mendiaminya, dan memiliki kedaulatan untuk menjalankan pemerintahan, dan keberadaannya diakui oleh negara lain. ketentuan yang tersebut diatas merupakan syarat berdirinya suatu negara menurut konferensi Montevideo pada tahun 1933

Tokoh dan pemikir ilmu politik
Tokoh-tokoh politik Pemikir-pemikir politik Mancanegara
Tokoh tokoh pemikir Ilmu Politik dari kalangan teoris klasik, modern maupun kontempoter antara lain adalah: Aristoteles, Adam Smith, Cicero, Friedrich Engels, Immanuel Kant, John Locke, Karl Marx,Lenin, Martin Luther, Max Weber, Nicolo Machiavelli, Rousseau, Samuel P Huntington, Thomas Hobbes, Antonio Gramsci, Harold Crouch, Douglas E Ramage.

Indonesia
Beberapa tokoh pemikir dan penulis materi Ilmu Politik dan Hubungan Internasional dari Indonesia adalah: Miriam Budiharjo, Salim Said dan Ramlan Surbakti.

Perilaku politik
Perilaku politik atau (Inggris:Politic Behaviour)adalah perilaku yang dilakukan oleh insan/individu atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik.Seorang individu/kelompok diwajibkan oleh negara untuk melakukan hak dan kewajibannya guna melakukan perilaku politik adapun yang dimaksud dengan perilaku politik contohnya adalah:
Melakukan pemilihan untuk memilih wakil rakyat / pemimpin
Mengikuti dan berhak menjadi insan politik yang mengikuti suatu partai politik atau parpol , mengikuti ormas atau organisasi masyarakat atau lsm lembaga swadaya masyarakat

Ikut serta dalam pesta politik
Ikut mengkritik atau menurunkan para pelaku politik yang berotoritas

Berhak untuk menjadi pimpinan politik
Berkewajiban untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai insan politik guna melakukan perilaku politik yang telah disusun secara baik oleh undang-undang dasar dan perundangan hukum yang berlaku

Ilmu Politik

Oleh: Dwi Wahyu Handayani http://blog.unila.ac.id/handayani

Alasan Memelajari Ilmu Politik

Scientific Reasons (Pertimbangan Ilmiah), menambah pengetahuan yg lbh dalam mengenai banyak hal yg bersinggungan dng hal ihwal politik. Mulai proses interaksi keilmuan, perkembangan paradigma dan teori, serta akibat yg muncul dari penerapan teori ataupun ideologi bagi masyarakat.

Professional Reasons (Pertimbangan Profesioanl), sebagai alat menerapkan ilmu pengetahuan utk memecahkan masalah sehari-hari

Political Reasons (Pertimbangan Politis), alat ukur menguji apakah pemerintah telah menggunakan kebijakan yg cocok utk mencapai tujuan yg benar dng perangkat politis yg dimilikinya.

APA ITU POLITIK?

Kategorisasi aktivitas yang membentuk politik
Siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana caranya ( Harold Lasswell)
Jalan memerintah masyarakat dengan proses diskusi yang bebas dan tanpa kekerasan (Crick)
Alokasi nilai yang otoritatif (David Easton)
Winner takes all : setiap pemenang dalam memperebutkan kekuasaan, maka dia sebagai pemenang akan memiliki semua yang ada. Sementara yang kalah harus tunduk dan patuh.
Co-operative and win-win solution: alokasi kekuasaan dapat dibagi dengan berbagai pihak untuk menerima sebagai bentuk kebersamaan

MEMAHAMI PENDEKATAN DALAM POLITIK
Aristoteles dan Plato : upaya (means) untuk mencapai masyarakat yang baik
Peter Merkl : a noble quest for a good order and justice (usaha mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan keadilan
Peter Merkl : politik dapat menjelma menjadi a selfish grab for power, glory and riches (suatu perebutan kekuasan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan diri sendiri)
Pengamatan terhadap kegiatan politik dilakukan dengan berbagai cara tergantung dari pendekatan yang dipergunakan.
Vernon van Dyke : pendekatan (approach) adalah kriteria untuk menyeleksi masalah dan data yang relevan.
Pendekatan mencakup standar atau tolok ukur yang dipakai untuk memilih masalah dan menentukan data mana yang akan diteliti serta data mana yang akan dikesampingkan.

POLITIK ADALAH…..

POLITIK DALAM HIDUP SEHARI-HARI

Pemerintah mengatur masyarakat melalui pajak, berlalu lintas, bersekolah, hingga urusan perpakiran
Kewenangan pemerintah untuk mengatur dan memaksa terlihat dari adanya sangsi serta denda apabila tidak menaati
Secara personal, kita sebagai warga bisa melakukan protes apabila aturan tersebut tidak dijalankan dengan semestinya

KONSEP POLITIK PANDANGAN KLASIK : negara adalah pusat segala-galanya
KELEMBAGAAN : usaha penyelenggara negara
KEKUASAAN: mempertahankan atau merebut
FUNGSIONALISME : dalam kebijakan publik
KONFLIK : perbedaan pandangan
PANDANGAN KLASIK (Negara sebagai fokus kajian)
usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama
Aristoteles melihat mewujudkan kebaikan bersama memiliki moralitas yang tinggi

Kebaikan bersama/kepentingan umum?
1. tujuan moral/nilai ideal yang abstrak
2. keinginan orang banyak
3. kepentingan umum adalah kepentingan mayoritas
4. keinginan pemerintah; pemerintah dibentuk untuk kebaikan bersama

PANDANGAN KELEMBAGAAN
hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara
negara sebagai komunitas manusia yang secara sukses memonopoli penggunaan paksaan fisik yang sah dalam wilayah tertentu (Weber)
Politik bagi Weber merupakan persaingan untuk membagi kekuasaan atau persaingan untuk mempengaruhi pembagian kekuasaan antarnegara maupun antar kelompok di dalam suatu negara.
Politik mempelajari negara modern, institusinya, konstitusi (sebelum PD II)

PANDANGAN KEKUASAAN
Politik sebagai kegiatan mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat
ilmu politik sebagai ilmu yang memusatkan perhatian pada perjuangan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan, mempengaruhi pihak lain, ataupun menentang pelaksanaan kekuasaan (Robson)
Kekuasaan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai kehendak yang mempengaruhi. Kekuasaan dilihat sebagai interaksi antara pihak yang mempengaruhi dan dipengaruhi, atau yang satu mempengaruhi dan yang lain mematuhi

PANDANGAN FUNGSIONALISME (Kebijakan Publik)
Ilmu politik sebagai kegiatan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan umum
alokasi nilai secara otoritatif berdasarkan kewenangan dan karena itu mengikat untuk suatu masyarakat (David Easton)
nilai diartikan sebagai hal-hal yang dikejar manusia dengan derajat kedalaman yang berbeda untuk mencapainya. Nilai itu ada yang bersifat ideal spiritual dan ada yang bersifat materiil jasmanaiah. Jadi, kegiatan mempengaruhi pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijkasanaan umum berarti mempengaruhi pembagian dan penjatahan nilai-nilai secara otoritatif untuk masyarakat.

PANDANGAN KONFLIK
Politik adalah konflik
Perbedaan pendapat, perdebatan, persaingan, bahkan pertentangan dan perebutan dalam upaya mendapatkan atau mempertahankan nilai-nilai disebut konflik

KRITIK DAN KELEMAHAN KLASIK
apa yang dimaksud dengan kepentingan umum/bersama yang disetujui oleh masyarakat? Kabur dan multiinterpretatif

KELEMBAGAAN
konsep negara terlalu sempit untuk untuk negara maju
kekuasaan tidak hanya dan melulu terdistribusi di negara semata
negara dilihat dari judicial formal -à statis

KEKUASAAN
tidak membedakan antara kekuasaan aspek politik dan non politik

FUNGSIONALISME
pemerintah sebagai wasit. Pemerintah punya kepentingan. Lalu gimana?
nilai dilihat sebagai suatu hal yang relatif dan instrumental, bukan tujuan

KONFLIK
politik tidak semata-mata konflik, tapi juga ada integrasi, kerjasama
konflik punya dimensi lain seperti agama, pribadi

ASUMSI-ASUMSI POLITIK
Setiap masyarakat menghadapi kelangkaan dan keterbatasan sumber-sumber sehingga konflik timbul dalam proses penentuan distribusi.

Kelompok yang dominan dalam masyarakat ikut serta dalam proses pendistribusian dan pengalokasian sumber-sumber melalui keputusan politik sebagai upaya menegakkan pelaksanaan keputusan politik.
Pemerintah mengalokasikan sumber-sumber yang langka pada beberapa kelompok atau individu, tetapi mengurangi atau tak mengalokasikan sumber-sumber itu kepada kelompok atau individu yang lain.
Ada tekanan terus-menerus dari pihak-pihak yang merasa tidak puas untuk mengalokasikan sumber-sumber yang langka.

Meluasnya tekanan-tekanan mengakibatkan kelompok atau individu yang mendapatkan keuntungan dari pola distribusi berupaya keras untuk mempertahankan struktur yang menguntungkan
Makin mampu penguasa meyakinkan masyarakat umum bahwa sistem politik yang ada memiliki keabsahan (legitimasi) maka makin mantap kedudukan penguasa dan kelompok yang diuntungkan dalam perjuangan mereka menghadapi golongan yang menghendaki perubahan.

Politik tetapi merupakan the art of the possible, banyak kebijakan ideal yang dimaksudkan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat ternyata hanya berupa pemecahan yang bersifat semu.
Dalam politik tidak ada yang serba gratis. Setiap usul kegiatan untuk memecahkan masalah selalu mengandung unsur untung-rugi.

Peranan penting yang dimainkan manusia dalam proses politik. Konflik untuk mendapatkan atau mempertahankan sumber-sumber yang langka menjadi konflik antar manusia sebagai individu atau kelompok.

Ilmu Administrasi

Sumber: Wikipedia bahasa Indonesia

Administrasi berasal dari bahasa Latin : Ad = intensif dan ministrare = melayani, membantu, memenuhi. Administrasi merujuk pada kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan.

Pengertian

Administrasi didefinisikan sebagai bimbingan, kepemimpinan dan pengawasan usaha kelompok individu guna mencapai tujuan bersama (Newman, 1963).

Administrasi adalah proses yang pada umumnya terdapat pada semua usaha kelompok, pemerintah atau swasta, sipil atau militer, besar atau kecil (White, 1958).

Administrasi sebagai kegiatan kelompok yang mengadakan kerjasama guna menyelesaikan tugas bersama (Simon, 1958).

Pengertian Administrasi dalam bahasa Indonesia ada 2 (dua):

Administrasi berasal dari bahasa Belanda, "Administratie" yang merupakan pengertian Administrasi dalam arti sempit, yaitu sebagai kegiatan tata usaha kantor (catat-mencatat, mengetik, menggandakan, dan sebagainya). Kegiatan ini dalam bahasa Inggris disebut : Clerical works (FX.Soedjadi, 1989).

Administrasi dalam arti luas, berasal dari bahasa Inggris "Administration" , yaitu proses kerjasama antara dua orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan (S.P. Siagian, 1973)

Berdasarkan hal tersebut diatas, administrasi ialah proses penyelenggaraan kerja yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi, baik dalam pengertian luas maupun sempit di dalam penyelenggaraannya diwujudkan melalui fungsi-fungsi manajemen, yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

Jadi administrasi adalah penyelenggaraannya, dan manajemen adalah orang-orang yang menyelenggarakan kerja. Maka kombinasi dari keduanya adalah penyelenggaraan kerja yang dilakukan oleh orang-orang secara bersama-sama (kerjasama) untuk mencapai tujuan yang yang telah ditetapkan.

1. Administrasi Sebagai Proses Atau Kegiatan Perumusan-perumusan administrasi sebagai kegiatan yang terdapat dalam kepustakaan Indonesia berbunyi sebagai berikut :  “ jadi apabila bicara mengenai ‘administrasi’ maka jelas yang dimaksud adalah penyelenggaraan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan pokok dari masyarakat dan anggota-anggotanya”(sumber: Prof. Dr. H. Arifin Abdulrachman Theori, Pengembangan dan Filosofi Kepemimpinan Kerja, 1971, pagina 11)

2. Pengertian Administrasi itu dapat ditinjau dari tiga sudut, yaitu :

 a. Administrasi dalam arti Institutionil, yang mana administrasi dimaksudkan sebagai keseluruhan orang/kelompok orang-orang yang sebaga suatu kesatuan menjalankan proses kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan bersama

b. Administrasi dalam arti fungsionil, yang dimaksud dengan fungsionil ialah segala kegiatan dan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan (termasuk juga didalamnya tindakan untuk menenyukan tujuan itu sendiri, atau dengan kata lain bersifat melihat kedepan, artinya melihat kepada pencapaian tujuan pada masa yang akan datang.

3. Administrasi sebagai proses, sebagai proses administrasi berarti keseluruhan proses yang berupa kegiatan-kegiatan, pemikiran-pemikiran, pengaturan-pengaturan sejak dari penentuan tujuan sampai penyelenggaraan sehingga tercapainya suatu tujuan.

Sumber: Buku Pengantar Ilmu Administrasi Negara, Pengarang:  DRS. DARMANTO, M.Si.

Perkataan, istilah, dan pengertian Administrasi yang kita kenal sekarang di Indonesia berasal dari Eropa Barat/Eropa Kontinental, melalui periode penjajahan Belanda, dimana Belanda merupakan salah satu bangsa yang terdapat dalam wilayah Eropa Barat.

Dasar peradaban (sivilisasi) dan kebudayaan (kultur) dari bangsa-bangsa Eropa Barat adalah kebudayaan dan peradaban Rumawi, yang mengalami kemajuan pesat setelah dipengaruhi oleh Kebudayaan Yunani Klasik.

Pada awalnya, Bangsa Rumawi menerjemahkan istilah-istilah Yunani ke dalam bahasa Rumawi, yakni Bahasa Latin, dengan cara mengadopsi ide-ide dan pengertian Yunani klasik secara apa adanya. Lambat laun bangsa Rumawi mengembangkan sendiri Filosofi, Ilmu Pengetahuan, Hukum, Sistem Politik, dll, yang akhirnya menjadi dasar dari peradaban dan kebudayaan bangsa-bangsa Eropa Barat selama 15 abad dan sampai sekarang masih nampak pengaruhnya, misal:

1) Hukum-kodifikasi hukum yg kita kenal sekarang;
2) Sistem Pemerintahan – Republik; dan
3) Sistem Legislatif- DPR .

Adapun sistem sosial, sistem kenegaraan, sistem perekonomian dilakukan melalui kegiatan-kegiatan unit-unit organisasi (administratio) yang masing-masing dipimpin oleh administrator. Administrator sebagai yang memimpin suatu administratio atau unit organisasi, bertanggung jawab kepada Pemilik/Majikan/Atasan(Maestro), yang memberikan tugas, kewajiban, dan pengarahan-pengarahan kepadanya.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya kepada Maestro,maka Administrator harus melakukan administer ( melayani, mentaati) terhadap majikan dan melakukan segala sesuatu sesuai kebijaksanaan majikan tersebut sambil menjalankan administrare (yaitu menyelenggarakan Tata usaha: registrasi, inventarisasi, pembukuan, dokumentasi, korespondensi, kearsipan) untuk mempertanggung-jawabkan segala sesuatunya yang telah dilakukan menurut prosedur dan formalitas tertentu (mis: membuat berita acara, laporan). Untuk menggerakkan personil dalam rangka melakukan kegiatan-kegiatan organisasi yang dipimpin maka Administrator melakukan administro yang berarti memimpin, mengatur, mengemudikan. Istilah yang digunakan bagi administrator pada umumnya adalah: direktur, direksi.

Di Inggris perkembangannya berbeda sekali dari Eropa Kontinental. Di Inggris seorang administrator atau direktur disebut Manager. Jika pangkatnya tinggi sehingga ikut bertanggung jawab langsung kepada pihak pemilik organisasi/perusahaan, disebut Managing Director. Sedangkan director dalam bahasa Inggris/Amerika, oleh kita dan juga Belanda disebut Komisaris (Commissaris).

Pengertian Direktur yang sering dengar dan gunakan, dalam bahasa Inggrisnya disebut manager. Personnel Management (bhs.Ingg/Am), dalam bahasa Indonesia disebut Administrasi Personil, yang mencakup organisasi urusan personil, tata-usaha personil, dan pengelolaan personil. Pengelolaan sendiri dalam bhs.Inggris disebut management, akan tetapi management yang berbeda tingkat serta sifat dari ketatalaksanaan dan administrasi. Administrasi adalah manajemen yang paling tinggi. Financial management, diterjemahkan dengan Administrasi Keuangan, yang terdiri atas organisasi urusan keuangan, tatausaha keuangan, dan pengelolaan keuangan. Company management adalah Direksi Perusahaan, Company Manager adalah Direktur Perusahaan. Business Management adalah Pimpinan Perusahaan/Bisnis, sedangkan Business Administration adalah Administrasi Bisnis/Niaga.
 
Adminster : melayani, mentaati terhadap majikan dan melakukan segala sesuatu sesuai kebijaksanaan majikan

Administrare : menyelenggarakan Tata Usaha: registrasi, inventarisasi, pembukuan, dokumentasi, korespondensi, kearsipan

Administratio : kegiatan-kegiatan unit-unit organisasi

Administro : memimpin, mengatur, mengemudikan. (leadership, management)

Untuk lebih memahami istilah-istilah dalam administrasi maka di bawah ini diuraikan sebagai berikut:

ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN

Pada umumnya orang akan berpendapat bahwa terdapat perbedaan antara administrasi dan manajemen. Untuk membedakan arti kedua kata tersebut, di bawah ini dibuat suatu tabel agar memudahkan dalam membandingkannya.

Administrasi adalah bagian dari manajemen dan sebaliknya manajemen juga bagian dari administrasi. Kedua hal tersebut benar, tergantung dari tempatnya atau negaranya:

Di Eropa Daratan ( Jerman, Bld, Perancis, Itali) dikatakan manajemen bagian dari administrasi
Di Inggris dikatakan Administration bagian dari management

DI INDONESIA Istilah adm. berasal dari Bhs.Bld “ administratie”, yang terdiri dari: organisasi, tata usaha, dan pengelolaan. Istilah management di Indonesia adalah Istilah Inggris, yang berasal dari AS.
 
Jika mempertimbangkan kedua aspek tersebut dari segi kebudayaan, dimana Indonesia sangat lama dijajah Belanda, maka memahami administrasi perlu lebih ditekankan dimana berpikir secara administrasi adalah berpikir secara organisasi-tata usaha dan manajemen.

Jika manajemen dipisahkan secara tegas dan terlepas dari administrasi, maka organisasi dan tatausaha akan tertinggal dan tatausaha dianggap sebagai aspek yang tidak penting.

Di Perancis, manajemen dikembangkan ala sistem AS, tetapi tidak terlepas dari administration, dimana dikatakan, bahwa” administrasi terdiri atas documentation (tatausaha) dan gestion (manajemen).

BERPIKIR SECARA ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN ADMINISTRASI

Berpikir secara administrasi adalah berpikir secara mengatur dan menjalankan penyelenggaraan dari apa yang dikehendaki Pengemban Tugas misalnya pemerintah, pengusaha, atau direksi. Berpikir secara manajemen adalah berpikir secara mengendalikan, mengerahkan, dan memanfaatkan segala sumberdaya, yang menurut perencanaan diperlukan untuk mencapai tujuan.

Administrasi atau tata penyelenggaraan dilakukan dengan membentuk, mengembangkan, memimpin dan mempergunakan suatu organisasi. Dengan pengertian yang luas tersebut, maka administrasi juga merupakan manajemen, yaitu “ the overall management of an organization.”

Administrasi dijalankan oleh dan dibawah pimpinan seorang administrator oleh suatu aparatur yang merupakan suatu organisasi. Dalam praktek, kedudukan administrator dirangkap oleh pengemban tugas (misal:pemerintah merangkap sebagai administrator negara) atau pengusaha (misal:pengusaha/pemilik perusahaan merangkap sebagai direktur perusahaan). Oleh sebab itu banyak yang tidak dapat membedakan antara “pemerintahan” dan “ administrasi negara”, atau antara “pengusaha bisnis” dan “administrasi bisnis”.

Manajemen dijalankan oleh:
- pekerja biasa (worker), pengamat (supervisor), pemimpin/kepala, manajer, koordinator, direktur, pengurus, pengusaha, jadi hanya berbeda-beda menurut kedudukan (tingkatan), obyek atau bidang, dan kekompleksannya

Aspek penting dari administrasi sebagai obyek studi Ilmu Administrasi

Administrasi sebagai fenomena sosial.
Administrasi terdapat dalam suatu organisasi.

Administrasi merupakan suatu kekuatan yang memberi hidup/gerak kepada organisasi. Penggerak atau kekuatan tersebut disebut administrator.

Administrasi merupakan suatu fungsi tertentu untuk mengendalikan, menggerakkan, mengembangkan dan mengarahkan suatu organisasi, yang dijalankan administrator dan dibantu oleh manajer dan stafnya.

Administrasi merupakan sekelompok orang sebagai badan pimpinan (the governing body) dari suatu organisasi. Misal: The Reagan Administration.

Administrasi merupakan seni yang memerlukan bakat, dan ilmu yang memerlukan pengetahuan ataupun pengalaman.

Administrasi merupakan proses penyelenggaraan bersama/proses kerjasama antara sekelompok orang untuk mencapai tujuan dan direncanakan sebelumnya. Kerjasama tersebut melalui organisasi

Administrasi merupakan suatu jenis tingkah laku sosial tertentu, yang memerlukan sikap serta kondisi mental tertentu.

Administrasi merupakan suatu praktek atau teknik tertentu, sebagai suatu tatacara melakukan sesuatu, yang memerlukan kemampuan, ketrampilan, kemahiran.

Administrasi merupakan suatu sistem, yang memerlukan input, transportasi, pengolahan, dan output tertentu.

Adminstrasi merupakan suatu tipe manajemen, sebagai overall management dari suatu organisasi, sehingga dikatakan manajemen merupakan inti administrasi.

Manajemen merupakan pengendalian sumberdaya (orang, uang, mesin, materials, metode-cara-teknik, ruang, tenaga, waktu).

Dalam istilah Administrasi tercakup adanya pesan, tugas, tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan oleh para pemilik organisasi.

PENGERTIAN ADMINISTRASI DALAM ARTI SEMPIT DAN LUAS

1) Arti sempit: berasal dari kata Administratie (bhs. BELANDA ), yang meliputi kegiatan:
catat mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda dsb, yang bersifat teknis ketatausahaan (clerical work). Dengan demikian tata usaha adalah bagian kecil kegiatan dari Administrasi.

2) Arti luas: berasal dari kata Administration (bhs. INGGRIS).
a).Leonard D.White: Administrasi adalah suatu proses yang pada umumnya terdapat pada semua usaha kelompok, negara atau swasta, sipil atau militer, usaha yang besar dan kecil.
b).H.A Simon: Administrasi adalah kegiatan dari kelompok yang mengadakan kerjasama untuk menyelesaikan tujuan bersama.
c). William H. Newman: Administrasi adalah bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan atas usaha-usaha kelompok individu, terhadap tercapainya tujuan bersama.

Dengan memperhatikan penjelasan tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa:

CIRI-CIRI ADMINISTRASI adalah sebagai berikut:
a). Adanya kelompok manusia (2 orang atau lebih)
b). Adanya kerjasama dari kelompok tersebut
c). Adanya bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan
d). Adanya tujuan kelompok
 
Pendapat yang mempersamakan administrasi dan manajemen

a. William H. Newman:
Bukunya berjudul “administrative action”, tapi isinya menyangkut “the techniques of organization and managemen”.

b. M.E. Dimock :
“Administration or management is a planned approach to the solving of all kinds of problems in almost eveery individual or group acitivity both public or private”.

Pendapat yang membedakan administrasi dan manajemen

a). Dalton E. McFarland:
Administrasi ditujukan terhadap penentuan tujuan pokok dan kebijaksanaannya, sedangkan manajemen ditujukan terhadap pelaksanaan kegiatan dengan maksud menyelesaikan/mencapai tujuan dan pelaksanaan kebijaksanaan.

b). Ordway Tead:
Administrasi sebagai suatu proses dan badan yang bertanggung jawab terhadap penentuan tujuan, dimana organisasi dan manajemen digariskan. Adminstrasi bersifat lebih menentukan garis besar daripada suatu kebijaksanaan dan pemberian pengarahan (general polices).

Manajemen , prosesnya adalah bagaimana secara langsung kegiatan-kegiatan dilakukan untuk merealisasikan tujuan, dengan mengatur tindakan-tindakan tsb. agar dapat tercapai tujuannya.

Hubungan administrasi, organisasi, manajemen, kepemimpinan, pengambilan keputusan, hubungan antar manusia.

1) Ordway Tead dan Farland:

Administrasi terdiri atas organisasi dan manajemen.

2) Dimock dan Koenig:
Inti Manajemen adalah Kepemimpinan
Inti Kepemimpinan adalah pengambilan keputusan
Inti Pengambilan Keputusan adalah hubungan antarmanusia

KESIMPULAN

Administrasi dapat diartikan dengan arti sempit dan arti luas. Arti sempit sering disamakan dengan kegiatan ketatausahaan. Arti luas mencakup seluruh aspek kehidupan dalam suatu organisasi yaitu aspek organisasi, manajemen, komunikasi, informasi, personalia, keuangan, perlengkapan dan hubungan publik. Ada yang menyatakan administrasi sama dengan manajemen dan ada pula yang membedakannya, dan untuk menjawab hal tersebut dilihat dari sudut pandang masing-masing.