Koori Nagawa Network. Powered by Blogger.

Koori Nagawa Network

Pengertian


Ideologi dapat dimengerti sebagai suatu belief system, pedoman atau petunjuk hidup dan rumusan cita-cita atau nilai-nilai (J.Sudjati Djiwandoro: 12)

Pengertian

Disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa yang dimaksud dengan ideology adalah suatu cara berpikir seseorang, suatu paham, suatu teori dan tujuan yang terpadu yang merupakan program sosial politik. Atau suatu konsep berpikir yang tersistem yang dijadikan sebagai asas pendapat (kejadian) yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup.(Kamus Besar BI:Depdikbud).

Unsur-Unsur Pokok Ideologi

Dilihat dari pemahaman terhadap pengertian ideologi seperti di atas, bahwa secara umum ideologi dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang menyeluruh, dan sistematis yang meliputi bidang politik sosial budaya dan keagamaan (Soemargono :8)

Unsur-Unsur Pokok Ideologi

Ideologi Negara dalam arti cita-cita Negara atau cita-cita yang menjadi dasar bagi suatu teori atau system kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa pada hakikatnya merupakan asas kerokhanian yang memiliki ciri antara lain : mempunyai derajat yang tinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan, mewujudkan suatu asas kerokhanian, pandangan dunia, pandangan hidup, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara dikembangkan dan dilestarikan kepada generasi berikutnya (Notonagoro:1975:2).

Ideologi Terbuka

Yang dimaksud dengan Ideologi terbuka adalah suatu ideology yang tumbuh dan dikembangkan dari dan atas dasar nilai-nilai yang memang hidup, diterima dan dihayati dalam masyarakat luas. Ideologi seperti ini tidak dikembangkan oleh seseorang atau sekelompok orang atau klik, tetapi digali dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat itu sendiri. Ideologi ini tidak menghendaki penerapan secara paksa dan memang tidak memerlukan pemaksaan. Ideologi terbuka digali dari nilai-nilai yang hidup dan dihayati dalam masyarakat tidak berarti bahwa nilai-nilai itu harus bersifat khas atau khusus yang semata-mata milik dan monopoli masyarakat tertentu saja, melainkan nilai-nilai itu bersifat universal.

Ideologi Tertutup

Ideologi tertutup diciptakan oleh seseorang atau sekelompok orang. Ideologi tertutup menghendaki adanya pemaksaan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan pemikiran dan nilai-nilai kebenaran yang telah mereka rumuskan dalam suatu ideologinya. Kelompok ini ingin mengubah masyarakat dan cara hidup rakyat menurut pemikiran mereka yang terkandung di dalam ideologinya. Dan ideology ini diberi nilai operasional secara langsung. Ideologi itu menjadi tolok ukur untuk menilai sikap, cara berpikir dan tindak tanduk atau tingkah laku seseorang.

Ideologi Tertutup

Contoh ideology tertutup adalah Komunisme atau Marxisme-Leninisme yang dikembangkan oleh Karl Marx dan diperkaya oleh Lenin dan pemimpin-pemimpin komunis lainnya.Teori tentang komunisme tidak berakar pada nilai-niai yang hidup dan dihayati kaum buruh yang hendak diperjuangkannya.Bahkan lebih serius lagi bahwa Marx telah mengklaim kebenaran mutlak pada teori-teorinya yang diakuinya sebagai sosialisme ilmiah. Klaim ini yang melandasi pemaksaan penerapan teorinya dengan meniadakan toleransi terhadap pemikiran lain maupun kelompok (kelas) lain di luar kelas proletar. Bertentangan sekali dengan ideology terbuka yang justru tumbuh dan berkembangnya dari dan atas dasar nilai-nilai yang memang hidup, diterima dan dihayati oleh masyarakat.
KONSEP POLITIK


Bhs Yunani:
“POLIS” à Negara Kota, “POLITES” à warga negara,
“POLITIKE TECHNE” à Kemahiran Politik, “POLITIKE EPISTEME” à ILMU POLITIK

Apakah Politik Itu?
Menurut Aristotle
Politik adalah usaha bersama yang dilakukan oleh warga negara dalam membicarakan dan mewujudkan kepentingan umum/ bersama bagi setiap warga negara.
Karena itu setiap kebijakan haruslah bernilai normatif (apa yang sebaiknya dilakukan) dan etis (apa yang harus lakukan dan ditinggalkan)


THOMAS HOBBES;
Politics is ….. Power!


PLATO:
Politik adalah suatu sistem kekuasaan yang dipegang dan dijalankan oleh kaum aristokrat (kaum bijak) yang dipilih lewat proses keputusan bersama, dan didalamnya tidak ada kediktatoran

H. D. LASWELL:
Politik adalah perjuangan untuk mencapai kekuasaan.
Karena itu poltik adalah who gets what, when and how (siapa mendapatkan apa, bilamana dan bagaimana cara mendapatkan sesuatu tersebut)

MONTESQUIEU:
Politik itu adalah bagaimana fungsi-fungsi pemerintahan bisa dimasukkan ke dalam kategori legislatif, eksekutif dan yudikatif.
Pendapatnya ini sebagai awal berkembangnya konsep sparation of power dan distribution of power (Trias Politica)

G. WASHINGTON:
Politik adalah sistem kekuasaan yang di dalamnya tidak boleh ada kediktatoran/ kekuasaan mutlak, melainkan didalamnya harus terdapat perpindahan kekuasaan dari satu tangan ke tangan lainnya dengan cara damai

ILMU POLITIK

Adalah cabang pengetahuan masyarakat yang mempelajari berbagai gejala dalam kehidupan masyarakat dengan pusat perhatiannya pada perjuangan manusia dalam mencari, mempertahankan atau memperbesar kekuasaan guna mencapai apa yang diinginkannya (The Liang Gie)
Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengendalikan perilaku dan nasib pihak lain.

POLITIK TEORITIK DAN POLITIK PRAKTIS

Theortical Politics à membahas tentang azas-azas dan ciri yang khas dari suatu negara tanpa membahas aktivitas dan tujuan-tujuan yang hendak dicapai negara
Applied Politics à mempelajari negara sebagai suatu lembaga yang bergerak dengan fungsi-fungsi dan tujuan-tujuan tertentu yakni negara sebagai lembaga yang dinamis.
Pendekatan Ilmu Politik
Pendekatan Institusional
Pendekatan Fungsional’
Pendekatan Hakikat Politik
Pendekatan Ilmu Politik
Pendekatan Institusional
Pendekatan Fungsional’
Pendekatan Hakikat Politik
Pendekatan Institusional
Pendekatan Fungsional’
Pendekatan Ilmu Politik
Pendekatan Hakikat Politik
Pendekatan Institusional

Ilmu Politik à ilmu yang mempelajari lembaga-2 politik spt negara, pemerintah, DPR, dan lain-lain.
Ilmu yang mempelajari tentang asal-usul, bentuk-bentuk dan proses-proses negara dan pemerintah.
Penyelidikan tentang negara meliputi: hakikat, asal-mula dan atribut-2 esensial negara, cara kerja pemerintah dan fungsi-fungsi pemerintahan.
Ilmu Politik menyelidiki negara dalam keadaan bergerak.

Pendekatan Fungsional
Mempelajari politik tidak hanya dari aspek institusinya saja, melainkan juga fungsi apa yang dimainkan oleh institusi tersebut.
Lembaga-2 politik saling berhubungan dan berkaitan (tidak saling asing)
Lembaga politik merupakan sesuatu yang dinamis dan tidak terlepas dari pengaruh faktor-faktor luar.

Pendekatan hakikat Politik
Hakikat politik adalah Kekuasaan
Setiap kegiatan politik selalu didasrkan pada kekuasaan
Politik à adalah cara untuk memperoleh kekuasaan dan teknik menjalankan kekuasaan tersebut maupun kontrol atas suatu kekuasaan.

Pendekatan Hakikat Kekuasaan Politik dibagi 3:
Postulasionil Approach à Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari manusia yang berusaha memperoleh kekuasaan untuk mencapai kemakmuran
Psychological Approach à Terdapat hasrat-hasrat dan motif-2 pribadi untuk menggunakan suatu kekuasaan
Sociological Approach à Kekuasaan merupakan gejalan sosial yang ada dalam masyarakat. Kekuasaan dapat menjelaskan kedudukan masyarakat dimana kekuasaan itu ada.

Kaitan Ilmu Politik dan Ilmu-Ilmu Lainnya

Ilmu Politik dan Ilmu Ekonomi
Kehidupan Politik dan Ekonomi senantiasa jalin-menjalin dan saling mempengaruhi
Aktivitas Politik amat sulit dipisahkan dari tujuan ekonomi, Aktivitas ekonomi juga perlu didukung oleh tindakan politik

Ilmu Politik dan Ilmu Hukum
Hukum terbentuk karena adanya kompromi dari berbagai kepentingan politik yang ada
Politik akan berjalan dengan indah kalau didasari oleh hukum yang adil

Alasan-2 Mempelajari Ilmu Politik
Scientific Reasons (Pertimbangan Ilmiah), menambah pengetahuan yang lebih dalam mengenai banyak hal yang bersinggungan dengan hal ihwal politik. Mulai proses interaksi keilmuan, perkembangan paradigma dan teori, serta akibat yg muncul dari penerapan teori ataupun ideologi bagi masyarakat.
Professional Reasons (Pertimbangan Profesional), sebagai alat menerapkan ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah sehari-hari
Political Reasons (Pertimbangan Politis), alat ukur menguji apakah pemerintah telah menggunakan kebijakan yang cocok untuk mencapai tujuan yang benar dengan perangkat politis yang dimilikinya.

Asumsi-Asumsi Politik
Setiap masyarakat menghadapi kelangkaan dan keterbatasan sumber-sumber sehingga konflik timbul dalam proses penentuan distribusi.
Kelompok yang dominan dalam masyarakat ikut serta dalam proses pendistribusian dan pengalokasian sumber-sumber melalui keputusan politik sebagai upaya menegakkan pelaksanaan keputusan politik.
Pemerintah mengalokasikan sumber-sumber yang langka pada beberapa kelompok atau individu, atau tak mengalokasikan sumber-sumber itu kepada kelompok atau individu yang lain.
Ada tekanan terus-menerus dari pihak-pihak yang merasa tidak puas untuk mengalokasikan sumber-sumber yang langka.
Meluasnya tekanan-tekanan mengakibatkan kelompok atau individu yang mendapatkan keuntungan dari pola distribusi berupaya keras untuk mempertahankan struktur yang menguntungkan
Makin mampu penguasa meyakinkan masyarakat umum bahwa sistem politik yang ada memiliki keabsahan (legitimasi) maka makin mantap kedudukan penguasa dan kelompok yang diuntungkan dalam perjuangan mereka menghadapi golongan yang menghendaki perubahan.
Politik tetapi merupakan the art of the possible, banyak kebijakan ideal yang dimaksudkan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat ternyata hanya berupa pemecahan yang bersifat semu.
Dalam politik tidak ada yang serba gratis. Setiap usul kegiatan untuk memecahkan masalah selalu mengandung unsur untung-rugi.
Peranan penting yang dimainkan manusia dalam proses politik. Konflik untuk mendapatkan atau mempertahankan sumber-sumber yang langka menjadi konflik antar manusia sebagai individu atau kelompok.
Politik dalam Praktek Kehidupan Sehari-hari
Pemerintah mengatur masyarakat melalui pajak, berlalu lintas, bersekolah, hingga urusan perpakiran
Kewenangan pemerintah untuk mengatur dan memaksa terlihat dari adanya sangsi serta denda apabila tidak menaati
Secara personal, kita sebagai warga bisa melakukan protes apabila aturan tersebut tidak dijalankan dengan semestinya

Definisi Partai Politik
Secara umum adalah suatu kelompok yg terorganisir yg anggota-anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai dan cita-cita yg sama.
Tujuan kelompok ini ialah utk memeroleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dng cara konstsitusional-utk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka

Definisi Partai Politik
Carl J. Friedrich: Parpol adalah sekelompok manusia yg terorganisir secara stabil dng tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kpd anggota partainya kemanfaatan ygbersifat idiil maupun materil.

R.H. Soltau: Parpol adl sekelompok warga negara yg sedikit banyak terorganisir yg bertindak sbg suatu kesatuan politik dan yg dng memanfaatkan kekuasaannya utk memilih-bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.

Parpol berbeda dengan gerakan (movement).
Gerakan merupakan kelompok atau golongan yg ingin mengadakan perubahan2 pd lembaga-lembaga politik atau kadang2 malahan ingin menciptakan suatu tata masyarakat yg baru sama sekali, dng memakai cara2 politik. Dibanding parpol gerakan memiliki tujuan terbatas & fundamental sifatnya, kadang bersifat ideologis. Orientasi ini merupakan ikatan yg kuat di antara anggota-anggotanya & dpt menumbuhkan suatu identitas kelompok (group identity) yg kuat. Organisasi kurang ketat dibanding parpol.

Parpol juga berbeda dng kelompok penekan atau kelompok kepentingan.
Kelompok ini bertujuan utk memperjuangkan sesuatu “kepentingan” & memengaruhi lembaga2 politik agar mendpt keputusan yg menguntungkan atau menghindari keputusan yg merugikan. Kelompok kepentingan tdk berusaha utk menempatkan wakilnya dlm dewan perwakilan rakyat, melainkan cukup memengaruhi satu atau beberapa partai.

Fungsi Parpol

Partai sebagai sarana komunikasi politik
Menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat. Pendapat itu digabungkan dengan pendapat/aspirasi/kepentingan kelompok lain (interest aggregation). Lalu diolah dan dirumuskan dlm bentuk yg teratur atau perumusan kepentingan (interest articulation).
Memperbincangkan & menyebarluaskan rencana 2 dan kebijakan2 pemerintah. Sehingga parpol menghubungkan antara yg memerintah dan yg diperintah

Partai sebagai sarana sosialisasi politik, proses penyampaian norma2 dan nilai2 dari satu generasi ke generasi berikutnya. Partai berusaha menciptakan image bahwa ia memerjuangkan kepentingan umum. Di samping menanamkan solidaritas dng partai, parpol juga mendidik anggotanya menjadi manusia yg sadar tanggungjawabnya sbg warga negara dan menempatkan kepentingan sendiri di bwh kepentingan nasional.

Partai sebagai sarana rekruitmen politik , mencari dan mengajak org yg berbakat utk turut aktif dlm kegiatan politik sebagai anggota partai.

Partai sebagai sarana pengatur konflik, dlm suasana demokrasi persaingan dan perbedaan pendapat dlm masyarakat merupakan soal wajar. Jika sampai terjadi konflik parpol berusaha utk mengatasinya.

Sistem kepartaian

Adalah suatu mekanisme interaksi antarpartai politik dalam sebuah sistem politik yg berjalan.
Sistem kepartaian yg dpt digunakan dlm merealisasikan interaksi antarpartai dlm suatu sistem politik, yaitu one-party system, two-party system, multy-party system.
Predominant-party system, sistem kepartaian yg menggambarkan kurang adanya perbedaan ideologi yg tajam antara partai-partai yg berinteraksi. Dpt dikatakan tdk ada perbedaan pandangan ideologis, sehingga yg terbangun adalah parpol yg memiliki perspektif tunggal (dominan).

Moderate pluralism system, adalah suatu sistem kepartaian yg menyediakan ruang bagi lebih dari 2 partai utk saling bersaing dlm pemilu

Polarized pluralism system, sistem kepartaian yg terpolarisasi biasanya berwujud di negara-negara yg sangat heterogen (secara sosio-kultur). Jumlah partai yg ada pun tdk sedikit (5 partai atau lebih). Partai yg tdk sedikit itu memiliki ideologi yg berbeda-beda bahkan dpt sangat mungkin bertentangan. Karena itu sistem kepartaian polarized pluralism mempunyai tendensi konsensus yg rendah, sehingga pd titik ekstrim dpt mungkin terjadi perpecahan dlm sistem politik (sentrigugal).

Maurice Duverger, mengidentifikasi sistem kepartaian tdk dilihat dari variabel jumlah partai tetapi atas dasar tingkat kompetisi dan oposisi partai dlm sistem politik. Ia membedakan sistem kepartaian menjadi 4, yaitu:
1)bersifat persaingan penuh,
2) bekerja sama dlm sistem yg kompetitif,
3) saling bergabung dlm sistem yg kompetitif, dan
4) saling bergabung sepenuhnya.
Sebenarnya mengandung anomali dlm sistem satu partai. Sistem sendiri selalu mengandung lebih dari satu bagian/unsur atau dalam hal ini partai. Oleh sebab itu satu partai tdk layak dikatakan sistem tetapi bentuk kepartaian tunggal.

Bentuk partai tunggal identik dng sistem politik totaliter dan atau sistem politik komunisme.
Rezim tdk menghendaki pandangan yg berbeda dng episteme yg dibangun oleh pemerintah.

Dlm sistem politik totaliter rezim berkuasa berusaha membangun budaya politik:
Bentuk2 kontrol baru agar epistem dan aksiologi publik sepaham dng kebutuhan budaya politik yg dibangun.
Tertutupnya semesta politik, terkuburnya ruang bagi tawar menawar dlm setiap aktivitas politik yg dilakukan.
Desublimasi represi negara. Perundangan yg dihasilkan dari sistem politik yg tdk membuka ruang bagi tawar menawar tentu saja melahirkan kebijakan publik yg berorientasi pd kebutuhan penguasa.

Sistem Partai Hegemonik

Sistem partai ini tetap memberi ruang bagi partai lain utk turut terlibat dlm kontestasi pemilu dlm sebuah sistem kepartaian. Namun tdk ubahnya dng bentuk partai tunggal, sistem partai hegemonik hanya menyediakan ruang pengakuan bagi partai besar dukungan pemerintah. Artinya parpol lain yg terlibat dlm sistem kepartaian hanya dijadikan legitimasi formal pemerintah dlm rangka kebutuhan politik internasional rezim yg berkuasa agar disebut sebagai pemerintahan demokratis.

Sistem Dua Partai

Sistem ini menyediakan ruang bagi 2 partai utk bersaing guna mendapatkan dan/atau mempertahankan otoritasnya dlm suatu sistem politik. Dlm sistem ini terbangun secara pasti antara partai berkuasa dng partai oposisi. Parpol yg memenangkan suara terbanyak dlm pemilu secara otomatis menjadi partai berkuasa selama waktu yg ditetapkan oleh konstitusi. Sedangkan partai yg kalah menjadi partai oposisi yg memberi antitesis atau counterpart pd setiap kebijakan atau keputusan politik yg dihasilkan pemerintah.
Sistem 2 partai akan berjalan dan berkembang dng baik dlm ruang geografi dan histori, sebagai berikut: 1) tersedianya homogenitas sosio-kultural warga masyarakat, 2) tegaknya konsensus pd pembangunan politik yg beradab dan berkualitas dlm diri setiap warga, 3)adanya kontinuitas sejarah, sehingga mempermudah pelembagaan pembangunan politik yg berkelanjutan, serta 4) terdapat mekanisme pengaturan dan penyelesaian konflik yg mapan.

Sistem Multipartai

Adalah sistem kepartaian yg terdiri atas dua atau lebih parpol yg dominan. Sistem multipartai merupakan produk dari struktur masyarakat yg pluralis, heterogen serta majemuk. Kemajemukan struktur masyarakat dlm sistem multipartai dpt dilihat mulai dari sisi religiositas hingga etnisitas serta dilihat dari perbedaan kebergaman sosio-kultural hingga perbedaan sosio-ekonomi.

Oleh: Eko Budi Sulistio, M.AP

Kekuasaan (Power)

Apakah Kekuasaan itu?

Kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku (Miriam Budiardjo,2002).

Kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi (Ramlan Surbakti,1992).

Pertanyaan-2 pokok Tentang Kekuasaan:
Apa yg dimaksud dengan kekuasaan atau pengaruh? Apa maknanya kalau disebut si A berpengaruh kuat atau berkuasa?
Mengapa ia bisa berkuasa? Faktor-2 apa yg mendukungnya sehingga memperoleh kekuasaan?
Bagaimana kita mengetahui bahwa ia berkuasa? Bagaimana mengukur kekuasaan?
Bagaimana menggambarkan distribusi kekuasaan?
Mengapa ada ketimpangan dalam distribusi kekuasaan? Mengapa ada yg memiliki kekuasaan jauh lebih besar dari yg lain?
Apa yg dimaksud dengan keabsahan atau legitimasi? Mengapa legitimasi diperlukan?
Dari mana datangnya legitimasi? Bagaimana cara memperoleh legitimasi?

Kekuasaan dan Pengaruh (Power and Influence)

Adakalanya kekuasaan berkaitan dengan pengaruh sehingga disebut sebagai hubungan pengaruh mempengaruhi.
Kalau kekuasaan mensyaratkan adanya “keterpaksaan”, sedangkan pengaruh (influence), merupakan bentuk lunak dari kekuasaan.
Namun begitu, belum tentu dua orang yg memiliki bidang kuasa yang sama, akan memiliki bidang pengaruh yg sama pula. Sebab pengaruh itu berkaitan dengan “kepribadian” seseorang. Begitu pula, pengaruh tidak selalu berkaitan dengan kekuasaan, sebab ada org yg tidak mempunyai kekuasaan (kedudukan formal) tetapi mempunyai pengaruh.

Jadi kekuasaan merupakan hasil dari suatu hubungan, antara seorang atau sekelompok orang yang satu terhadap yg lainnya.
Robert D. Putnam, menambahkan bahwa kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan mempengaruhi proses pembuatan keputusan kolektif.

Perspektif Memahami Kekuasaan

Perspektif Positif:
Kekuasaan merupakan Kemampuan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada individu sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang dapat mempengaruhi dan merubah pemikiran orang lain atau kelompok untuk melakukan suatu tindakan yang diinginkan oleh pemegang kekuasaan dengan sungguh-sungguh dan atau bukan karena paksaan baik secara fisik maupun mental.

Perspektif Negatif:
Merupakan sifat atau watak dari seseorang yang bernuansa arogan, egois, serta apatis dalam mempengaruhi orang lain atau kelompok untuk melakukan tindakan yang diinginkan dengan cara paksaan atau tekanan baik secara fisik maupun mental.

Biasanya pemegang kekuasaan yang bersifat negatif ini tidak memiliki kecerdasan intelektual dan emosional yang baik,(mereka hanya berfikir pendek dalam mengambil keputusan )
Biasanya hanya mencari keuntungan pribadi atau golongan di atas kekuasannya itu. karena mereka tidak memiliki kemampuan atau modal apapun selain kekuasaan untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkan

Para pemegang kekuasaan bersifat negatif tersbut biasanya tidak akan berlangsung lama karena tidak akan mendapatkan dukungan sepenuhnya oleh rakyatnya.

Kekuasaan Politik (Political Power)

Kekuasaan politik dengan demikian adalah kemampuan untuk membuat masyarakat dan negara membuat keputusan yang tanpa kehadiran kekuasaan tersebut tidak akan dibuat oleh mereka
Bila seseorang, suatu organisasi, atau suatu partai politik bisa mengorganisasi sehingga berbagai badan negara yang relevan misalnya membuat aturan yang melarang atau mewajibkan suatu hal atau perkara maka mereka mempunyai kekuasaan politik.

Kewenangan (Authority)

Kewenangan adalah kemampuan untuk membuat orang lain melakukan suatu hal dengan dasar hukum atau mandat yang diperoleh dari suatu kuasa.

Contoh:
Seorang polisi yang bisa menghentian mobil di jalan tidak berarti dia memiliki kekuasaan tetapi dia memiliki kewenangan yang diperolehnya dari UU Lalu Lintas, sehingga bila seorang pemegang kewenangan melaksankan kewenangannya tidak sesuai dengan mandat peraturan yang ia jalankan maka dia telah menyalahgunakan wewenangnya, dan untuk itu dia bisa dituntut dan dikenakan sanksi

Hubungan Kekuasaan Politik dan Kewenangan

kekuasaan politik, tidak berdasar dari UU tetapi harus dilakukan dalam kerangka hukum yang berlaku sehingga bisa tetap menjadi penggunaan kekuasaan yang konstitusional

Sumber Daya Politik (Political resource)

SDP adalah sumber-sumber yang dapat menghasilkan/ mengakibatkan munculnya kekuasaan politik.
Sumber-sumber itu adalah:
Uang,
Makanan,
Kekuatan Fisik,
Informasi Penting,
Senjata,
Persahabatan,
Dukungan Suara Dlm Pemilu,
Kedudukan Dlm Masy.,
Hak Membuat Peraturan,
Ilmu, Dsb.

Distribusi Sumber Daya Politik

Distribusi SDP di masyarakat tidaklah merata
Ada yang memiliki banyak SDP dan tidak sedikit yang memiliki sedikit SDP
Biasanya yang memiliki SDP lebih besar akan menjadi penguasa kelompok masyarakat yang kecil/ sedikit SDPnya.

Mengapa distribusi pengaruh selalu tidak merata?
Menurut Robert A. Dahl ada 3 faktor:
Perbedaan dalam distribusi sumber-2 daya politik; yaitu sarana yg bisa dipakai aktor politik utk mempengaruhi aktor lain, misalnya kekuatan fisik, harta kekayaan, kepandaian, status sosial, dlsb.

Perbedaan dalam kecakapan dan efisiensi seseorang dalam memanfaatkan sumber-2 daya politiknya; karena ada perbedaan bakat, kesempatan, dan motivasi utk menggunakan kecakapan politik.
Perbedaan dalam banyaknya sumberdaya politik yang dipakai seseorang untuk mencapai tujuan-2 politiknya. Misalnya si A gunakan kekayaanya utk menjadi Kepala Daerah, sedangkan si B untuk meraih sukses jadi PNS, dan si C utk meraih sukses dalam bidang bisnis.

Wilayah dan Bidang Pengaruh

Wilayah pengaruh aktor politik A terdiri dari wilayah pengaruh dari aktor-2 lain yg dipengaruhi atau dikuasai oleh si A.
Bidang pengaruh aktor politik A adalah bidang kegiatan di mana si A mempengaruhi aktor-2 lain itu.
Dalam ilmu politik, pengaruh dan kekuasaan bisa diukur dengan melihat Wilayah Pengaruh dan Bidang Pengaruh yang dikuasai oleh si aktor.
Misalnya seorang ulama punya bidang pengaruh dalam soal keagamaan saja, sedangkan bidang ekonomi tidak.
Kadang dijumpai aktor yang berpengaruh dalam bidang pendidikan, agama, ekonomi, dan kebudayaan sekaligus. Jadi wilayah pengaruhnya adalah lebih luas.

Bgm mengetahui secara empirik “siapa yg berkuasa/berpengaruh”?
Ada 3 pendekatan yg bisa digunakan:
Pendekatan posisional; misalnya siapa yg menduduki posisi kekuasaan atau jabatan resmi di daerah tsb? Jadi org yg punya jabatan resmi di pemerintahan dianggap punya pengaruh dan kekuasaan.
Pendekatan reputasional; dg wawancara snowball untuk mengetahui siapa diantara mereka yg paling berpengaruh. Jadi reputasinya di tengah masy hanya masyarakat yg menilai bhw ia berpengaruh.
Pendekatan pembuatan keputusan; dengan pertanyaan “siapa yang sebenarnya membuat keputusan dalam masyarakat?” siapa yg berpengaruh terhadap keputusan tsb? Dsb.

Cara-cara Menjalankan Kekuasaan Politik

Influence atau pengaruh, yaitu bagimana seseorang mampu mempengaruhi agar orang lain berubah secara sukarela.
Persuasi yaitu cara meyakinkan orang dengan memberikan argumentasi
Manipulasi adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain namun yang dipengaurhi tidak menyadari
Coersion adalah ancaman atau paksaan agar orang lain sesuai dengan kehendak yang punya kekuasaan
Force yaitu tekanan fisik, seperti membatasi kebebasan. Ini biasanya dilengkapi dengan sejata, sehingga orang lain mengalami ketakutan

Kredo Kekuasaan
Power tends to Corrupt, Absolute Power Corrupt Absolutely (Lord Acton)