Ilmu Negara

Dari Mana Negara Mendapatkan Kekuasaan?

TIGA TEORI KEKUASAAN NEGARA
- TEORI TEOKRASI
- TEORI KEKUATAN
- TEORI PERJANJIAN
- TEORI ETIKA
- TEORI ABSOLUT
- TEORI PSIKOLOGI

TEORI TEOKRASI
Teori ini beranggapan bahwa tindakan penguasa/negara selalu benar, sebab negara itu hasil ciptaan Tuhan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Secara langsungà penguasa itu berkuasa krn menerima wahyu dari Tuhan.
- Secara tidak langsungà penguasa berkuasa krn kodrat Tuhan.

Teokrasi Langsung
- Yang berkuasa di dlm negara adalah Tuhan secara langsung.
- Adanya negara atas kehendak Tuhan dan yg memerintah adalah Tuhan.
- Sebelum PD II, rakyat Jepang mengakui rajanya sebagai anak Tuhan.
- Di Tibet, ada Pancen Lama dan Dalai Lama yg menamakan dirinya sbg Tuhan yg memperebutkan mahkota kerajaan Tibet.
- Di Mesir Kuno, Firaun mengklaim dirinya sebagai Tuhan.

Tokoh Teori Teokrasi lainnya
- FRIEDRICH JULIUS STAHL:
Negara lahir karena takdir Ilahi, termasuk kekuasaan yg dimiliki negara juga karena kehendak dan kekuasaan Tuhan.
- FRIEDRICH HEGEL:
“The march of God in the world” à prilaku Tuhan di dunia.
- NICCOLO MACHIAVELLI
“Il Principle”
Raja harus kuat dan tahu cara mengatasi segala kekacauan yg dihadapi negara. Ia dpt mempergunakan segala alat yg menguntungkan baginya. Jika perlu, alat yg digunakan boleh melanggar perikemanusiaan.
Demi mencapai tujuan (keutuhan negara) segala cara dapat digunakan. à “Tujuan menghalalkan cara”.

TEORI PERJANJIAN
THOMAS HOBBES
JOHN LOCKE
JEAN JACQUES ROUSSEAU

THOMAS HOBBES
- Manusia selalu hidup dalam ketakutan.
- Untuk melindungi masyarakat, maka diadakan perjanjian untuk membentuk kolektivitas/kelompok antara rakyat dgn rakyat itu sendiri (pactum uniones). Kemudian perjanjian penyerahan kedaulatan antara wakil rakyat dgn raja (pactum subjectiones).
- Akibat adanya pactum subjectiones maka raja berkuasa mutlak. Sehingga negara yg dihasilkan dari konstruksi ini disebut “Monarchie Absolut”.

JOHN LOCKE
- Perjanjian antara wakil rakyat dgn raja bukanlah perjanjian penyerahan kedaulatan, tetapi raja berjanji untuk melindungi hak-hak asasi rakyat.
- Pactum uniones dan pactum subjectiones sama kuatnya.
- Raja terikat oleh perjanjian tsb. Kekuasaan raja terbatas pada ruang lingkup perjanjian yg dibuat, shg apabila raja bertindak sewenang-wenang maka rakyat dpt meminta pertanggungjawabannya.
- Negara yg lahir dari konstruksi ini disebut “Monarchie Constitutional”.

J.J. ROUSSEAU
- Tidak ada perjanjian penyerahan kedaulatan kepada raja.
- Kedaulatan tetap berada di tangan rakyat sbg kemauan umum (volonte generale)
- Raja atau pemerintah (volonte de corps) merupakan mandataris rakyat. Ia harus melaksanakan amanat rakyat.
- Negara yg lahir dari konstruksi ini disebut “Negara Demokrasi”.

TEORI ETIKA

PLATO & ARISTOTELES à manusia tidak memiliki arti dlm hidupnya apabila tidak bernegara. Negara merupakan hal mutlak, maka segala tindakan negara dpt dibenarkan.

IMMANUEL KANT à tanpa negara manusia tidak dpt tunduk pd hukum-hukum yg ada, krn negaralah yg menegakkan hukum itu.

CHRISTIAN WOLFT à keharusan utk membentuk negara merupakan keharusan moral yg tertinggi.
TEORI ABSOLUT

FRIEDRICH HEGEL:
Manusia mutlak hidup dlm suatu negara karena manusia bertujuan utk kembali kpd cita-cita yg absolut yaitu negara.
Tindakan negara dibenarkan krn negara yg dicita-citakan oleh manusia.

TEORI PSIKOLOGI
Alasan pembenaran kekuasaan negara adalah berdasarkan pd unsur psikologi manusia, misalnya krn rasa takut, rasa kasih sayang, dll.
Jadi, orang membentuk negara krn secara psikologis memang dibutuhkan untuk memberi rasa aman, tentram, dll.

Ilmu Administrasi

Manajer (administrator)
Orang-orang yang mencapai tujuan melalui orang lain.

Kegiatan manajer
• Mengambil keputusan
• Mengalokasikan sumber daya
• Mengarahkan kegiatan orang lain untuk mencapai tujuan

Dimana Manajer Bekerja

Organisasi
Suatu unit sosial yang dikoordinasikan secara sengaja, terdiri dari dua orang atau lebih yang berfungsi pada suatu basis yang relatif bersinambung untuk mencapai tujuan atau serangkai tujuan.

Fungsi Manajemen

Perencanaan
Mencakup penetapan tujuan, penegakan strategi, dan pengembangan rencana untuk mengkoordinasikan kegiatan.

Pengorganisasian
Menetapkan apa tugas-tugas yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakan, bagaimana tugas-tugas itu dikelompokkan, siapa melapor kepada siapa, dan dimana keputusan harus diambil.

Kepemimpinan
Mencakup hal memotivasi bawahan, mengarahkan orang lain, menyeleksi saluran-saluran komunikasi yang paling efektif, dan memecahkan konflik-konflik.

Pengendalian
Memantau kegiatan-kegiatan untuk memastikan kegiatan itu dicapai sesuai dengan yang direncanakan dan mengoreksi setiap penyimpangan yang berarti.

Keterampilan yang Dimiliki Manajemen

Keterampilan teknis
Kemampuan menerapkan pengetahuan atau keahlian spesialisasi.

Keterampilan Manusiawi
Kemampuan bekerja sama dengan memahami dan memotivasi orang lain baik perorangan maupun dalam kelompok.

Kemampuan Konseptual
Kemampuan mental untuk menganalisis dan mendiagnosis situasi rumit.

Kegiatan Manajerial yang efektif Lawan yang Sukses
1. Manajemen Tradisional
• Mengambil keputusan, merencanakan, dan mengendalikan.

2. Komunikasi
• Mempertukarkan informasi rutin dan memproses dokumen.

3. Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)
• Memotivasi, mendisiplinkan, mengelola konflik, pengisian staff dan melatih.

4. Membentuk jaringan
• Bersosialisasi, berpolitik, dan berinteraksi dengan orang-orang luar.

Mengenal Perilaku Organisasi

Perilaku Organisasi (OB)
Suatu bidang studi yang menyelidiki dampak perorangan, kelompok dan struktur pada perilaku dalam organisasi dengan maksud menerapkan pengetahuan semacam itu untuk memperbaiki keefektifan organisasi.

Mengganti Intuisi dengan Studi Sistematis

Intuisi
Suatu perasaan yang tidak perlu didukung oleh riset.

Studi Sistematis
Memperlihatkan hubungan, mencoba menghubungkan sebab dan akibat, serta menarik kesimpulana berdasarkan bukti ilmiah.

Menunjukkan suatu pengertian untuk memprediksi perilaku.

Disiplin Ilmu yang Menyumbang kepada Bidang OB

Psikologi
Merupakan ilmu pengetahuan yang berusaha mengukur, menjelaskan dan kadang mengubah perilaku manusia dan hewan lain.

Sosiologi
Studi tentang orang-orang dalam hubungan dengan sesama manusia.

Psikologi Sosial
Suatu bidang di dalam psikologi yang memadukan konsep-konsep baik dari psikologi maupun sosiologi dan memusatkan perhatian pada saling mempengaruhi antara orang-orang.

Antropologi
Studi tentang masyarakat untuk mempelajari mengenai manusia dan kegiatan mereka.

Ilmu Politik
Studi tentang perilaku individu dan kelompok dalam suatu lingkungan politik.

Beberapa Hal Mutlak dalam OB

Variabel Kontingensi
Faktor-faktor situasional: variabel-variabel yang memoderatkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dan memperbaiki hubungan tersebut.

Tantangan dan Peluang untuk OB
Menjawab ke Globalisasi
– Tugas asing yang ditingkatkan
– Bekerjasama dengan orang-orang dari kultur yang berbeda
– Mengatasi anti-kapitalisme terhadap reaksi yang tidak menyenangkan
– Mengatur bergeraknya pekerjaan ke negara-negara dengan gaji yang murah

Keanekaragaman Angkatan Kerja
– Mencakup keanekaragaman
– Mengubah U.S. demografis
– Implikasi untuk para manajer
•Mengenali dan menjawab perbedaan
Tantangan dan Peluang untuk OB (cont’d)

Meningkatkan Mutu dan Produktivitas
– Manajemen Berkualitas (QM)
– Proses rekayasa ulang

Memperbaiki Keterampilan Menangani Orang
– Mengubah pekerjaan memaksa demografis
– Lebih sedikit pekerja yang terampil
– Awal pengunduran diri para pekerja yang lebih tua

Meningkatkan Layanan Pelanggan
– Harapan jasa kualitas yang ditingkatkan
– Budaya pertanggungjawaban terhadap pelanggan

Apakah Kualitas Manajemen ?
1. Fokus keras terhadap pelanggan.
2. Memperhatikan kemajuan yang berkelanjutan.
3. Peningkatan dalam mutu segalanya dikerjakan organisasi.
4. Pengukuran yang akurat.
5. Pemberian kuasa kepada karyawan.

Meningkatkan Mutu dan Produktivitas
Manajemen Kualitas (QM)
– Pencapaian kepuasan pelanggan yang tetap melalui/sampai kemajuan berkelanjutan dari semua proses organisatoris.
– Memerlukan karyawan untuk memikirkan kembali apa yang mereka lakukan dan menjadi lebih dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

Proses Rekayasa Ulang
– Para manajer harus memikirkan kembali bagaimana pekerjaan akan diselesaikan dan organisasi mereka distrukturisasi jika mereka sudah selesai.
– Oleh karena proses perubahan kenaikan nilai, perbaikan kembali melibatkan proses evaluasi pada setiap proses dalam kaitan dengan kontribusinya.

Tantangan dan Kesempatan untuk OB (cont’d)
Meningkatkan ketrampilan orang-orang
Pemberian kuasa kepada orang-orang
Merangsang inovasi dan perubahan
Mengatasi “Temporariness”
Aktif dalam jaringan organisasi
Membantu karyawan menyeimbangkan antara konflik hidup dan kerja
Meningkatkan perilaku etis

Model OB Dasar, Tahap I
Model
Suatu abstraksi dari realitas.
Suatu perwakilan yang disederhanakan dari suatu gejala dunia nyata.

Variabel-variabel Bergantung
Variabel Bergantung
Suatu tanggapan yang dipengaruhi oleh sebuah variabel bebas.

Variabel Bergantung (cont’d)
Produktivitas
Ukuran kinerja yang mencakup efektifitas dan efisiensi.

Efektifitas
Pencapaian Tujuan

Efisiensi
Nisbah antara keluaran efektif dan masukan yang diperlukan untuk mencapainya.
Variabel Bergantung (cont’d)

Kemangkiran
Tidak masuk kerja tanpa laporan.
Keluar Masuknya Karyawan
Penarikan diri yang permanen secara sukarela atau tidak sukarela dari organisasi.
Perilaku Wajib Organisasi (OCB)
Variabel Bergantung (cont’d)

Kepuasan Kerja
Suatu sikap umum terhadap pekerjaan seseorang; selisih antara banyaknya ganjaran yang diterima seorang pekerja dan banyaknya yang mereka yakini seharusnya maereka terima.
Variabel-variabel Bebas

Variabel Bebas
Sebab yang diandaikan sebelumnya dari beberapa perubahan dalam variabel bergantung.

Ilmu Politik

- Polis (Yunani) = kota / negara kota
Polites berarti warga negara
Politikos = kewarganegaraan
Politike = kemahiran politik
Politika episteme = ilmu politik
Ars politica (Romawi) kemahiran ttg mslh kenegaraan

Lingkup dan pengertian Politik sbg Ilmu

Gambte
politik : kumpulan dari suatu wilayah kehidupan sosial seperti gander, ras, dan kelas sosial, sehingga politik diartikan sebagai aspek dari keseluruhan kehidpan sosial, dan tidak hanya terpusat pada lembaga-lembaga pemerintah.

Lefwich
Politik tidak terlepas dari kehidupan dan aktivitas publik. Politik menyangkut keseluruhan aktivitas dan kerjasama dan konflik di dalam atau antar masyarakat

Deliar Noer
Politik adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan degan kekuasaan dan yang dimaksud untuk mempengaruhi dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu bentuk susunan masyarakat.

Perkembangan politik sebagai kajian dan ilmu
Yunani Kuno
- Socrates (469-399 SM) yang membahas masalah Public good (kebaikan bersama)
yakni struktur ideal serta tentang keadilan.
- Plato (429-347 SM) tentang siapa yang memerintah , kedudukan individu.
- Aristoteles (384 - 322 SM) tentang asal dan tujuan terbentuknya negara.

Perkembangan sebagai ILMU
Akhir Abad 19 mulai berkembang sebagai cabang lmus sosial
- memiliki : rangka, dasar, fokus, dan ruang lingkup
- mengembangkan hukum-hukum ilmiah obyektif, sistematis, dan empiris.
-> Muncul pendekatan-pendekatan yg Berkembang

David E Apter
Menyatakan beberapa pendekatan yang berkembang:
1. Pendekatan Kelembagaan / institusional
2. Pendekatan tingkah laku (behaviouralism)
3. Pendekatan kemajemukan (pluralism)
4. Pendekatan stuktural
5. Pendekatan Developmentalis.

Fokus obyek kajian Ilmu Politik
-Roger F Soltau: Ilmu Politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga negara yang akan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut, hubungan antar negara dengan warga negara dengan negara lain.
-Harold Laswll dan Abraham Kaplan: Ilmu Politik Mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan.
-Joyce Mitchell : Ilmu Politik mempelajari pengambilan keputusan kolektif dan atau pembuatan kebijakan umum untuk masyarakat.
-Hoggerwerf : Ilmu Politik menelaah tentang kebijakan pemerintah, proses terbentuknya maupun akibat-akibatnya.
-Harolod Laswell: Ilmu Politik mempelajari masalah siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana

Bidang Kajian Ilmu Politik

A. Teori-teori Politik
Teori Politik berdasarkan moral dan menetukan norma-norma politik (mengandung nilai), terdiri dari :
1. Filsafat Politik: mencari kebenran berdasarkan rasio tentang apa, bagaimana sifat dan hekekat kehidupan manusia.
Contoh: etika politik, keadilan, dsb.
2. Teori Politik sistematis: bagaimana menerapkan norma-norma dalam kehidupan politik,
sehingga teori politik membahas fenomena dan fakta politik. (bisa tidak mengandung nilai = bebas nilai)

B. Lembaga-lembaga politik: konstitusi, pemerintah, perbandingan lembaga politik, dsb.

C. Partai Politik , golongan dan pendapat umum

D. Hubungan International : Politik International, orang, administrasi, dan hak international

Hubungan Ilmu Politik degan Ilmu Lainnya.
1. SOSIOLOGI
2. ILMU SEJARAH
3. Antropolgi Budaya
4. Filsafat
5. Psikologi Sosial
6. Ilmu Hukum
7. Ilmu Ekonomi

Ilmu Administrasi

FAKTOR TUJUAN

ADMINISTRASI  NEGARA  : BERTUJUAN UNTUK MENINGKATKAN KEMAKMURAN SELURUH RAKYAT TERLEPAS DARI SISTEM POLITIK DAN PEREKONOMIAN YANG DI ANUT.

ADMINISTRASI  NIAGA  :  BERTUJUAN UNTUK MENGUSAHAKAN KEABADIAN KELANGSUNGAN HIDUP ORGANISASI

FAKTOR MOTIF

ADMINISTRASI NEGARA :  DALAM PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN NYA  BERMOTIFKAN PEMBERIAN SERVICE YANG EFESIEN , SEEKONOMIS  DAN SEEFEKTIF MUNGKIN.

ADMINISTRASI NIAGA  :  DALAM  OPERASINYA BERMOTIFKAN KEUNTUNGAN YANG WAJAR ATAS MODAL YANG DITANAM.

SIFAT PELAYANAN

ADMINISTRASI  NEGARA  :  MELAYANI SEMUA WARGA NEGARA  DENGAN PERLAKUAN YANG SAMA  KARENA WARGA NEGARA  ITU DI MATA HUKUM BERKEDUDUKAN YANG SAMA.

ADMINISTRASI NIAGA   :  DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN SERING MEMBERIKAN SIFAT SERVIS YANNG DIBERIKAN KARENA MOTIF UNTUK MENCARI KEUNTUNGAN.

WILAYAH YURIDIKSI

ADMINISTRASI  NEGARA :  MEMOUNYAI WILAYAH KEKUASAAN YANG SAMA LUASNYA DENGAN WILAYAH KEKUASAAN NEGARA.

ADMINISTARSI NIAGA  :     ORGANISASI NIAGA TIDAK MEMPUNYAI  WILAYAH  KEKUASAAN  HANYA MEMPUNYAI WILAYAH  OPERASI  YANG LUASNYA DAPAT SAMA ATAU LEBIH KECIL  ATAU LEBIH LUAS DARI WILAYAH KEKUASAAN NEGARA.

KEKUASAAN

ADMINISTRASI NEGARA :  MEMPEROLEH KEKUASAAN KEKUASAAN      DARI RAKYAT  MELALUI LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT KERENA DALAM SUATU NEGARA RAKYATLAH YANG DEMOKRATIS RAKYATLAH YANG MERUPAKAN SUMBER DARI SEMUA KEKUAASAAN .

ADMINISTRASI NIAGA  :  KEKUASAAN TERGANTUNG DARI BESARNYA MODAL YANG DIMILIKI ,KETRAMPILAN, TEKNIS, DAN MANAGERIAL YANG DIMILIKI SERTA KEMAMPUAN  UNTUK MEMANFAATKAN   HASIL-HASIL  KEMAJUAN  DIBIDANG TEKNOLOGI LEBIH DARI KOMPETITORNYA.

ORENTASI POLITIK

ADMINISTRASI NEGARA  : SELURUH APARAT  DAN PERSONALIA NYA SEBAGAI ABDI DARI RAKYAT  BERORENTASI POLITIK NETRAL . SEBAGAI ALAT PELAKSANA KEBIJAKAN  DEMI KEPENTINGAN RAKYAT   TIDAK  MEMIHAK DAN BERDIRI DIATAS SEMUA  GOLONGAN .

ADMINISTRASI NIAGA   : MENJALANKAN POLITIK PILIHANNYA SECARA MEMIHAK     DAN MENGANUT  SESUATU ALIRAN  YANG DIANGGAPNYA  AKAN MEMBANTU  USAHANYA –USAHANYA  DALAM MENGABDIKAN KEHIDUPAN ORGANISASI  . ALIRAN POLITIK  ORGANISASI NIAGA  IDENTIK  DENGAN ORIENTASI  POLITIK  SEBAGIAN BESAR PEMILIK MODAL DALAM ORGANISASI .

CARA BEKERJA

ADMINISTRSI NEGARA : CARA BEKERJANYA  LAMBAN  AKIBAT  DARI  APPROACH  LEGALITAS  YANG DIPERGUNAKAN OLEH ADMINISTRASI NEGARA  .

ADMINISTRASI NIAGA   :  KEGIATAN –KEGIATAN NYA LEBIH  SERING DIDASARKAN  KEPADA APPROACH  PROGRAMATIS  DARI PADA LEGALITAS .SIFAT INOVATIF  SANGAT DIPERLUKAN.

Ilmu Politik

N. Satria Abdi, S.H., M.H.

References

- Amiroedin Syarif, Perundang-undangan: Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya, Rineka Cipta, Jkt.

- A. Hamid Attamimie, Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, UIP, Jkt.

………., Teori Perundang-undangan Indonesia, UIP, Jkt.

- Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Ind-Hill.co., Jkt.

………, Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah, LPPM Unisba, Bdg.

- Budiman, N.P. Sinaga, Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, UII Press, Yk

- Purnadi Purbacaraka, Soejono Soekanto, Perihal Kaedah Hukum, Alumni, Bdg.

- Purnadi Purbacaraka, Perundang-undangan dan Yurisprudensi, Alumni, Bdg.

- Rasyidi Ranggawidjaja, Pedoman Teknik Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Citra Bakti, Bdg.

- Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan, Kanisius, Yk.

- M. Solly Lubis, Landasan dan Teknik Perundang-undangan, Alumni, Bdg.

- Soehino, Hukum Tata Negara: Teknik perundang-undangan, Liberty, Yk.

- Joko Prakoso, Proses pembuatan Perda, Ghalia Indonesia, Jkt.

- Irawan Soejito, Teknik Membuat Undang-undang, Bina Aksara, Jkt.

…………., Teknik Membuat Perda, Karya Darma, Jkt.

Dll…

UUD 1945 Sebelum Perubahan

UUD 1945 Sesudah Perubahan

UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan

Bagian Pertama
     Landasan Teoritik

Dasar Hukum

- Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 “Negara Indonesia adalah NEGARA HUKUM”

- Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 “Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai kewenangan membentuk UNDANG-UNDANG”

- Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan PERATURAN PEMERINTAH SEBAGAI PENGGANTI UNDANG-UNDANG”

- Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 “Presiden menetapkan PERATURAN PEMERINTAH untuk menjalankan UNDANG-UNDANG sebagaimana mestinya”

- Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 “Pemerintah daerah berhak menetapkan PERATURAN DAERAH dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”

- UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Negara Hukum (1)

     Sejarah

Plato, dalam karyanya yang berjudul Nomoi (the law), “suatu negara sebaiknya berdasarkan atas hukum dalam segala hal”, kelanjutan dari karyanya yang berjudul Politea (the republic) dan Politicos (stateman) 

Aristoteles, “suatu negara yang baik adalah negara yang diperintahkan oleh konstitusi dan berkedaulatan hukum”

          

            Hakikat (Essence)

            Hukum adalah “supreme”, maka dari itu:

Kewajiban bagi setiap orang, termasuk penyelenggara negara/ pemerintahan untuk tunduk pada hukum (subject to the law).

Tidak ada kekuasaan di atas hukum (above the law) semuanya ada di bawah hukum (under the rule of law).

Tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (arbitrary power) atau penyalahgunaan kekuasaan (misuse of power)

Negara Hukum (2)

     Pengertian

Wirjono Prodjodikoro, “suatu negara yang di dalam wilayahnya semua alat perlengkapan negara khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam setiap tindakannya terhadap warganegara dan dalam berhubungan tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan hukum, dan semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan hukum yang berlaku”.

Hartono Mardjono, “bilamana di negara tersebut seluruh warganegara maupun alat-alat perlengkapan dan aparat negaranya, tanpa kecuali dalam segala aktifitasnya tunduk kepada hukum”. (equity dan non-discrimination)

Tujuan Negara Hukum

S. Tasrif: 
1) Kepastian hukum (tertib/order);
2) Kegunaan (kemanfaatan/utility); dan 
3) Keadilan (justice).

Ahmad Dimyati: 
1) Pencapaian keadilan, 
2) Kepastian hukum, dan 
3) Kegunaan (kemanfaatan).

Kesimpulan:

Pencapaian Keadilan, sesuai dengan asas Ius quia iustum (hukum adalah keadilan, dan Quid ius sine justitia (apalah arti hukum tanpa keadilan).

Hukum adalah untuk mengatur hubungan, baik warga masyarakat maupun negara, The law is a tool to “social control” and “social engineering”.

Hukum dilaksanakan untuk mencapai kepastian.

Bentuk-bentuk Negara Hukum

    


 Unsur-unsur Negara Hukum

Rechtsstaat : 
1) Pengakuan dan perlindungan HAM,      
2) Pembatasan kekuasaan, 
3) Pemerintahan berdasarkan aturan hukum, dan 
4) Peradilan administrasi

The Rule of Law : 
1) Supremacy of  law, 
2) Equality before the law, dan 
3) Individual right.

Socialist Legality : 
1) Manifestation of Socialism , 
2) The law as a tool of Socialism, dan 
3) Pushed on Social right than individual right.

Nomokrasi Islam : 
1) Kekuasaan adalah amanah,          
2) HAM, 
3) Keadilan, 
4) Persamaan, 
5) Musyawarah,         
6) Perdamaian, 
7) Peradilan bebas, 
8) Kesejahteraan, dan 
9) Ketaatan

Negara Hukum Pancasila

     F.M. Hadjon:

Keserasian hubungan antara rakyat dan pemerintah berdasarkan asas kerukunan,

Hubungan fungsional yang proporsional antar kekuasaan negara,

Penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir,

Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

    M. Tahir Azhary:

Adanya hubungan erat antara agama dan negara,

Bertumpu pada Ketuhanan yang Maha Esa,

Kebebasan beragama dalam artian positif,

Atheisme tidak dibenarkan dan Komunisme tidak diperkenankan,

Berdasarkan asas kekeluargaan dan kerukunan.

Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan

     Sejarah Perkembangan

IPP (gezetzgebungswissenschaft), berkembang terutama di Eropa Kontinental (Jerman), tahun 1970-an.

Istilah2 yg digunakan: di Belanda, 
1) watgevingsweten-schap; 
2) wetgevingsleer; 
3) wetgevingskunde, di Inggris dikenal dgn istilah Science of Legislation.

Tokoh-tokoh: 
1) Peter Noll (gezetgebungslehre);
2) Jurgen Rodig; 
3) Burkhardt Krems (gezetzgebungswissenschaft); 
4) Merner Maihofer; 
5) S.O. van Poelje (wetgevingsleer, wetgevingskunde); 
6) W.G. van der Velden.

Defenisi IPP

    Burkhardt Krems, “Ilmu pengetahuan interdisipliner yang berhubungan dengan ilmu politik dan sosiologi”. Ilmu ini terdiri atas: Teori Perundang-undangan (gezetsgebungs-theorie) dan Ilmu Perundang-undangan (gezetsgebungs-lehre)

IPP adalah ilmu pengetahuan interdisipliner mengenai pembentukan hukum (tertulis) oleh negara.

Teori Perundang-undangan, “kajian yang berorientasi pada penjelasan dan penjernihan pemahaman (pengertian, norma, pembentuk, fungsi, dsb) yang bersifat kognitif”

Ilmu Perundang-undangan, “kajian per-uu-an yang berorientasi pada perbuatan melaksanakan pembuatan per-uu-an yang bersifat normatif”

Ilmu Perundang-undangan, terbagi menjadi: 
1) Proses per-UU-an (gezetsgebungsverfahren); Metode per-UU-an (gezetsgebungsmethode); Teknik per-UU-an (gezetsgebungstechnic)

Norma Hukum

     Aristoteles, Manusia makhluk sosial (zoon politicon)

P.J. Bouman, “Manusia baru menjadi manusia setelah hidup dengan sesama”

Norma/kaidah; norma (Latin), kaidah (Arab).

Norma/kaidah, “ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dlm hubungan dengan sesama atau dengan lingkungannya”

Norma (kaidah) hukum, “suatu patokan yang didasarkan kpd ukuran nilai2 baik atau buruk yang berorientasi kepada asas keadilan, dan bersifat: 1) suruhan (impare/gebod), yg harus dilakukan orang; dan 2) larangan (prohibire/verbod), yg tidak boleh dilakukan; 3) kebolehan ( permitted/mogen), sesuatu yang tidak dilarang dan disuruh.

Fungsi, Tujuan, dan Tugas Norma Hukum

     Fungsi dan Tujuan

            Fungsi, melindungi kepentingan manusia atau kelompok manusia.

            Tujuan, tercapainya ketertiban dalam masyarakat

Tugas

            Mengusahakan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat dan kepastian hukum agar tercapainya tujuan hukum.

Bentuk-bentuk Norma Hukum (1)

     Umum dan Individual

            
Norma ini dilihat dari sasaran atau subjek yang dituju. Individu, beberapa orang, atau sekelompok orang yang tertentu.

Abstrak dan Konkrit

            
Abstrak atau konkritnya suatu norma ditentukan oleh bentuk perbuatan yang diatur, mujarad (tak berwujud) atau nyata. 

Einmahlig dan Dauerhaftig

           
 Norma hukum ini dapat dilihat dari masa berlakunya. Einmahlig (berlaku sekali selesai) dan Dauerhaftig (berlaku terus menerus)

Bentuk-bentuk Norma Hukum (2)

     Tunggal dan Berpasangan

            
Norma hukum ini dilihat dari sifatnya apakah berdiri sendiri (tunggal) atau diikuti oleh norma hukum lain (berpasangan).

Isi norma hukum tunggal adalah suruhan (das sollen) untuk bertindak atau bertingkah laku. Norma hukum berpasangan terdiri dari beberapa norma hukum, yaitu norma hukum primer dan sekunder. Norma hukum sekunder merupakan penanggulangan apabila norma primer tidak terlaksana.

Beschiking dan Regering

             

Perundang-undangan

     Pengertian

            S.J. Fockema Andreade, istilah per-UU-an (legislation, wetgeving, gezetsgebung) bermakna:

Dalam arti luas

            “Keseluruhan peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang (Pusat dan/atau Daerah) yang mengikat dan berlaku secara umum dalam wilayah atau daerah suatu negara tertentu (UU dalam arti materiel)”.

Dalam arti sempit

            “Peraturan tertulis yang dibuat bersama oleh Pemerintah (Presiden) dan Parlemen (DPR) (UU dalam arti formiel)”.

Jenis Perundang-undangan

     Ditentukan oleh UUD 1945

Undang-undang (UU)

Peraturan Pemerintah Sebagai Pengganti Undang-undang (Perpu)

Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan Daerah (Perda)

Terdapat dalam Praktek Kenegaraan

Ditingkat Pusat

Keputusan Presiden (Keppres) / (Perpres), Instruksi Presiden (Inpres), Peraturan Menteri (Permen), Keputusan Menteri (Kepmen), Instruksi Menteri (Inmen), Per ka. LPND, dll.

Ditingkat Daerah          

Keputusan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota)

Hirarkie Perundang-undangan

Tap MPRS No. XX/MPRS/1966

Tap MPR No. III/MPR/2000

UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Tap MPRS No. XX/MPRS/1966

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Ketetapan MPR

Undang-Undang/Perpu

Peraturan Pemerintah

Keputusan Presiden

Peraturan-peraturan pelaksana lainnya, seperti:

Peraturan Menteri

Instruksi Menteri

Dan lain-lainnya

Tap MPR No. III/MPR/2000

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Ketetapan MPR

Undang-Undang (UU)

Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang (Perpu)

Peraturan Pemerintah (PP)

Keputusan Presiden (Keppres)

Peraturan Daerah (Perda)

UU No. 10 Tahun 2004

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang (Perpu)

Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan Presiden (Perpres)

Peraturan Daerah (Perda):

Peraturan Daerah Propinsi (Perda Prop)

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kab/Kota)

Peraturan Desa (Perdes)

UU adalah peraturan tertulis yang dibuat bersama oleh Pemerintah (Presiden) dan Legislatif (DPR)

PERATURAN PEMERINTAH SEBAGAI PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU)

            “Peraturan yang dibuat oleh Pemerintah dalam hal ihwal kegentingan memaksa, berkekuatan sama dengan UU”.

            Perundang-undangan jenis ini dikenal juga dengan istilah peraturan darurat (noodverordening). Dan harus mendapat persetujuan DPR pada masa sidang berikutnya.

PERATURAN PEMERINTAH (PP)

            “Perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah, yang berisi aturan-aturan umum untuk melaksanakan UU atau Perpu”.

PERATURAN PRESIDEN (PERPRES)

            “Perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden dan bersifat khusus untuk melaksanakan UUD 1945, UU, Perpu, dan/atau PP”

PERATURAN DAERAH (PERDA)

            “Peraturan yang dibuat oleh pemerintahan daerah (Kepala Daerah dan DPRD) untuk melaksanakan otonomi daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan”

Asas-asas Perundang-undangan (1)

     Asas tingkatan hirarkie (lex superiori derogat lex inferiori), Suatu per-UU-an isinya tidak  boleh bertentangan dengan isi per-UU-an yang lebih tinggi tingkatan atau derajatnya.

Asas tidak dapat diganggu gugat, suatu per-UU-an tidak dapat diuji oleh siapapun kecuali oleh pembentuknya sendiri (legislative review, executive review) atau badan yang diberi kewenangan untuk menguji (judicial review).

Asas khusus mengesampingkan yang umum (lex specialist derogat lex generalist)

Asas-asas Perundang-undangan (2)

     Asas tidak berlaku surut (non-retroactive), asas ini berkaitan dengan lingkungan kuasa waktu (tijdsgebied). UU pada prinsipnya dibuat untuk keperluan masa depan. Apabila diberlakukan surut akan dapat menimbulkan akibat tidak baik. Namun di dalam penggunaan UU ada pengecualian, yaitu dalam hal-hal yang bersifat khusus. (Lihat 


Pasal 1 ayat (2) KUHP).

Asas yang baru mengesampingkan yang lama (lex posteriori derogat lex priori)

Asas Keterbukaan (Hearing), sejak diumumkan RUU sampai adanya persetujuan bersama

Asas Pembentukan

Kejelasan tujuan

Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat

Kesesuaian antara jenis dan materi muatan

Dapat dilaksanakan

Kedayagunaan dan kehasilgunaan

Kejelasan rumusan, dan

Keterbukaan

Asas materi muatan

Pengayoman

Kemanusiaan

Kebangsaan

Kekeluargaan

Kenusantaraan

Keadilan

Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Ketertiban dan kepastian hokum

Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Berlakunya suatu asas adalah juga berlakunya suatu pengecualian. Tidak ada hukum yang berlaku mutlak, tetapi senantiasa ada pengecualian.

“Geen recht zonder uitzondering”

Syarat-syarat Undang-undang

Sebagai hasil filsafat

Hasil kesenian

Hasil ilmu pengetahuan

Bernilai ekonomis

Sebagai “Social control” dan “Social engineering”

Landasan Pembentukan Per-UU-an

Landasan Filosofis (filosofische grondslag)

Rumusan atau norma-normanya mendapatkan pembenaran (rechtvaardiging) jika dikaji secara filosofis; dan

Sesuai dengan cita kebenaran (idee der waar-heid), cita keadilan (idee der gerechtigheid), dan cita kesusilaan (idee der zedelijkheid)

Landasan Sosiologis (Sociologische grondslag)

Dikatakan mempunyai landasan sosiologis bila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran masyarakat. Hal ini penting agar UU efektif berlaku dimasyarakat.

Landasan Yuridis (Rechtsgrond )

mempunyai landasan hukum atau dasar hukum (legalitas) bila terdapat dasar hukum yang lebih tinggi derajatnya.

Konsideran menimbang (grondslag) dikenal juga dengan istilah konsiderans factual, yang berisikan pertimbangan-pertimbangan  dan filosofis dan sosiologis

Konsideran mengingat (rechtgrond) dikenal juga dengan istilah konsiderans yuridis, berisikan dasar-dasar hukum tertinggi dan sederajat yang dipergunakan untuk pijakan legalitas.

Materi Per-UU-an (1)

Undang-undang (UU)

            Peraturan lebih lanjut yang terdapat dalam UUD baik yang ditentukan langsung atau yang tidak ditentukan oleh UUD

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu)

            Prinsipnya materi Perpu adalah sama dengan materi yang terdapat dalam UU. Bedanya adalah pada institusi pembentuk, tata cara pembentukan, waktu penetapan dan masa berlakunya.

Peraturan Pemerintah (PP)

            Materinya adalah pengaturan lebih lanjut dari materi yang terdapat dalam UU.

Materi Per-UU-an (2)

Peraturan Presiden (Perpres)

            Materi Perpres adalah materi yang oleh perundang-undangan  ditetapkan melalui Perpres, yaitu ketentuan untuk menetapkan, mengatur, dan/atau menentukan sesuatu.

Peraturan Daerah (Perda)

            Materi Perda adalah keseluruhan kewenangan yang telah ditentukan oleh UU Tentang Pemerintahan Daerah untuk diatur oleh Pemerintah Daerah.

Kekuatan Perundang-undangan

Kekuatan Hukum

            Suatu per-uu-an mempunyai kekuatan hukum adalah pada saat Rancangan per-uu-an tersebut disahkan menjadi per-uu-an oleh Presiden

Kekuatan Mengikat

            Per-uu-an mempunyai kekuatan mengikat adalah pada saat ditempatkan dalam LN atau LD (diundangkan) oleh Sekretaris Negara atau Sekretaris Daerah.

Kekuatan Berlaku

            Per-uu-an mempunyai kekuatan berlaku adalah setelah ditempatkan dalam LN atau LD, kecuali ditentukan lain oleh per-uu-an itu sendiri.

Sifat Mengikat Pasal dan Penjelasan

Sifat Mengikat Pasal

            Sifat mengikat pasal / batang tubuh adalah karena sifat normatifnya.

Sifat Mengikat Penjelasan

            Sifat mengikat penjelasan (memorie vantoelichting) adalah karena sifat interpretative autentic.          

Naskah Akademik (1)

            Kajian mendasar secara ilmiah mengenai per-UU-an yang akan dibentuk. Indikator pembuatan:

Seidman: 


ROCCIPI (1)

Rule, suatu per-UU-an yg akan dibentuk harus memper-hatikan per-UU-an lain baik vertikal maupun horizontal. Konsisten; sinkron dan harmonis.

Opportunity, faktor lingkungan (eksternal) dari pihak2 yang akan dituju agar per-UU-an yang dibuat efektif pelaksanaannya, diterima dan tidak resistensi.

Capacity, faktor yg terkait dgn ciri-ciri pelaku (internal) yang mungkin menyebabkan mereka tidak mentaati aturan/per-UU-an yang dibuat.

Competency, faktor peran yg berwenang untuk mengko-munikasikan per-UU-an kpd pihak yg dituju/sasaran.

Naskah Akademik

ROCCIPI (2)

Interest, faktor yg berkaitan dgn pandangan ttg manfaat bagi pelaku, baik pembuat maupun sasaran per-UU-an

Process, Prosedur bagi pelaku peran untuk memutuskan apakah menyetujui berlakunya sebuah peraturan atau tidak.

Ideology, faktor yang terkait dengan nilai2, sikap, selera bahkan mitos2 dan asumsi2 tentang dunia, agama, kepercayaan, politik, sosial, dan ekonomi.

           

How about Indonesian, there are have been doing to make regulation/act, attend to ROCCIPI (Seidman) theories?

Bagian Kedua
Teknik Pembentukan

SISTEMATIKA

     Penamaan (penjudulan)

            “Kesingkatan atau gambaran dari keseluruhan isi per-uu-an”. Ditulis singkat, diberi nomor, dan tahun pembuatan.

Pembukaan

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Presiden Republik Indonesia, Gubernur, Bupati/Walikota

Konsiderans: Menimbang (grondslag) dan  mengingat (rechtgrond)

Diktum (Menetapkan), klausula yang menimbulkan akibat hukum       

Batang Tubuh:

Ketentuan Umum:

Pengertian-pengertian atau defenisi-defenisi

Istilah-istilah

Singkatan-singkatan

Pengaturan Materi yang bersangkutan; diletakkan setelah KU, dikelompokkan ke dalam bab berdasarkan pokok persoalan, agar terdapat keteraturan antar pasal, dimulai dari pokok, cabang, dan ranting persoalan

Ketentuan Pidana; diletakkan setelah materi pokok per-uu-an, berisi ancaman hukuman t’hdp perbuatan yg melanggar ketentuan yang dirumuskan. Ket. Pidana hny dapat diatur di dlm UU dan Perda (Psl 14 UUPPP)

Ketentuan Peralihan, “ketentuan untuk menyesuaikan penerapan per-uu-an terhadap keadaan yang ada pada waktu pe-uu-an berlaku”, terdiri atas:

Tentang bagaimana peralihan keadaan yang ada atau sedang berlangsung ke dalam kekuasaan per-uu-an yang baru;

Penentuan masa peralihan atau waktu peralihan; dan

Tentang bagaimana ketentuan per-uu-an lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diatur dalam per-uu-an yang baru.

Ketentuan Penutup:

Penegasan terhadap tidak berlakunya UU yang lama  ketika berlakunya UU yang baru;

Ketentuan tentang produk per-uu-an untuk pelaksanaan lebih lanjut UU yang bersangkutan;

Ketentuan mengenai penyingkatan nama dari per-uu-an;

Ketentuan mengenai saat berlakunya per-uu-an; dan     

Ketentuan mengenai perintah pengundangan

Pengundangan

            Pengundangan bertujuan untuk menyebarluaskan per-uu-an agar diketahui masyarakat umum. Dalam hal ini berlaku asas fiksi “setiap orang dianggap mengetahui hukum”. Pengundangan dilakukan oleh Sekneg atau Sekda.

Penjelasan

            Setiap per-uu-an umumnya disertai penjelasan (memorie van toelichting). Tujuannya agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda dengan maksud pembentuk dan berfungsi membantu pemakai agar mudah memahami latar belakang, isi, atau maksud dan tujuan dibentuknya per-uu-an tersebut.

Catatan :

Penjelasan tidak boleh bertentangan dengan isi per-uu-an

Materi penjelasan tidak  boleh hanya berisikan pengulangan dari isi atau materi per-uu-an yang bersangkutan

Redaksional

     Penulisan judul perundang-undangan ditulis dengan huruf kapital (besar), Ex: UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Penulisan “Menimbang”, “Mengingat” dan “Menetapkan” ditulis sejajar dan diawali dengan huruf  “M” besar

Apabila sandaran (grondslag) pada konsideran “Menimbang” lebih dari satu pokok pikiran, maka butir-butirnya ditulis dengan perincian huruf kecil (a,b,c,… dst)

Kata-kata “bahwa” disetiap awal kalimat pada konsiderans “Menimbang” ditulis dengan huruf  “b” kecil

Apabila dasar hukum (rechtsgrond) pada konsideran “Mengingat” lebih dari satu dasar hukum, ditulis dengan perincian angka Arab (1, 2, 3, ….dst)

Kalimat yang menyatakan persetujuan bersama “Dewan Perwakilan Rakyat” atau dengan persetujuan bersama “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” sebelum diktum “MEMUTUSKAN” ditulis ditengah dan sejajar.

Penulisan  kata “MEMUTUSKAN” ditulis dengan huruf kapital

Penulisan “BAB” ditulis dengan huruf kapital dan diberi penomoran dengan angka Romawi serta tidak diakhiri dengan tanda baca titik (.)

Penulisan kata “Pasal”, huruf “P” diawal kata “Pasal” ditulis dengan huruf kapital dan diberi penomoran dengan angka Arab serta tidak diakhiri dengan tanda baca titik (.)

Setiap penulisan materi pasal yang tidak mempunyai ayat, penulisan meteri pasal tersebut ditulis menjorok dan diakhiri dengan tanda baca titik (.)

Setiap penulisan angka yang menyatakan ayat dari suatu pasal ditulis dengan memakai tanda kurung ( ) dan diakhiri dengan tanda baca titik (.)

Setiap yang menyatakan ayat dari suatu pasal harus memakai “angka” bukan “huruf”

Setiap ayat yang memerlukan perincian lebih lanjut diakhiri dengan tanda baca titik dua (:)

Perincian dari suatu ayat harus ditutup dengan tanda baca titik koma (;) kecuali perincian yang terakhir, ditutup dengan tanda baca titik (.)

Tahapan

     Naskah Akademik

Pengajuan Rancangan

Inisiatif DPR (legislator utama/pokok):

Diajukan oleh minimal 10 (sepuluh) anggota kepada Komisi, Gabungan Komisi, atau Baleg secara tertulis.

Usulan RUU beserta keterangan pengusul disampaikan kepada pimpinan DPR disertai nama dan tandatangan pengusul serta nama fraksi juga secara tertulis

Pemerintah/Presiden (legislator-serta/medewetgever)

Pembahasan

Pembicaraan Tk. I

Pemandangan umum fraksi thd RUU yang berasal dari Pemerintah atau tanggapan Pemerintah terhadap RUU yang berasal dari DPR

Jawaban Pemerintah atas pandangan fraksi, atau jawaban pimpinan Komisi, pimpinan Baleg, pimpinan Panggar, atau pimpinan Pansus atas tanggapan pemerintah

Pembahasan RUU oleh DPR dan Pemerintah dalam rapat kerja berdasarkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)

Pembicaraan Tk. II

Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, yang didahului oleh:

Laporan hasil pembicaraan tingkat I;

Pendapat akhir fraksi yang disampaikan oleh anggotanya,dan apabila dipandang perlu dapat pula disertai dengan catatan tentang sikap fraksi.

Penyampaian sambutan Pemerintah

Persetujuan

Pengesahan

Pengundangan

“Diatur dalam undang-undang” # “diatur dengan undang-undang.

“Diatur dalam” bermakna dapat diatur dalam UU yang berkaitan dengan hal yang diatur.

“Diatur dengan” bermakna pengaturan harus dibuat dalam UU yang khusus mengatur hal tertentu.